Wapres: Bank syariah wajib menyesuaikan dengan keuangan berkelanjutan

Wapres: Bank syariah wajib menyesuaikan dengan keuangan berkelanjutan

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan keynote speech dalam International Conference on Law and Justice (ICLJ) 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, secara hybrid pada Rabu (13/10/2021). ANTARA/HO-BPMI Setwapres/pri.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan bank syariah untuk menyesuaikan pengembangan dan inovasi produk sejalan dengan keuangan berkelanjutan atau sustainable finance.

"Bank, termasuk bank syariah, wajib melakukan penyesuaian, pengembangan, inovasi produk dan jasa, yang meliputi peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau proyek keuangan, yang sejalan dengan keuangan berkelanjutan," kata Wapres Ma'ruf Amin pada acara The 5th International Conference on Law and Justice (ICLJ) dengan tema "Sharia, Law and Sustainability in the New Normal" melalui rekaman video yang ditayangkan Rabu.

Wapres menyebutkan sejumlah industri yang masuk dalam kategori berkelanjutan antara lain ialah kegiatan energi terbarukan, efisiensi energi, konservasi sumber daya alam (SDA), transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air limbah, serta adaptasi perubahan iklim.

Keuangan berkelanjutan di Indonesia merupakan dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Kegiatan keuangan yang berkelanjutan salah satunya ialah Green Sukuk, yakni instrumen pendanaan untuk mendukung proyek-proyek hijau guna memitigasi dan mengadaptasi potensi perubahan iklim.

Baca juga: Wapres ajak industri keuangan Islam promosikan ekonomi berkelanjutan

Wapres mengatakan pemerintah telah menginisiasi produk keuangan berkelanjutan dengan menerbitkan Global Green Sukuk sebesar 3 miliar dolar AS pada Maret 2018.

"Penerbitan tersebut menjadi green sukuk pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara. Global Green Sukuk ini pun menarik perhatian dengan mencapai kelebihan penawaran sebanyak 2,5 kali," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Setahun kemudian pada Februari 2019 pemerintah kembali menerbitkan Global Green Sukuk senilai 2 miliar dolar AS dengan kelebihan permintaan sebanyak 3,5 kali.

Kegiatan penerbitan produk keuangan berkelanjutan Indonesia itu pun mendapat pengakuan internasional, dengan meraih penghargaan dari Climate Bonds Initiative sebagai penerbit Green Sukuk terbesar di dunia.

"Ini merupakan penghargaan ke-12 bagi Indonesia dalam menerbitkan sukuk hijau (green sukuk), yang menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan upaya untuk membiayai proyek dan sektor ramah lingkungan yang dianggap berkelanjutan," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Baca juga: Pemerintah tetapkan hasil penjualan sukuk hijau ST007 Rp5,42 triliun

Baca juga: Otoritas London: Indonesia tunjukkan kepemimpinan dalam keuangan hijau

Pewarta : Fransiska Ninditya
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021