"Terpidana Maman Suherman kami tangkap bersama tim Tabur Kejagung, Senin (27/9) malam sekitar pukul 22.15 WIB, saat dia berada di Perumahan Pondok Indah, Jalan Metro Kencana V, Pondok Pinang Blok PA 29, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan," kata Kepala Kejati Kalbar, Masyhudi di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, terpidana adalah mantan Direktur PT Kilau Mas Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan MA nomor 92K/Pid.Sus.LH/2017 tanggal 21 Juni 2017 dalam perkara tindak pidana melakukan pekerjaan atau perusakan kawasan hutan secara tidak sah.
Dalam vonis itu, terpidana Maman Suherman terbukti melakukan tindak pidana kehutanan dengan hukuman pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp750 juta, subsidair tiga bulan kurungan, dan sejak putusan kasasi itu, DPO melarikan diri untuk menghindari proses hukum dan lari dari tanggung jawabnya selama empat tahun.
"Operasi Tabur terhadap DPO ini sesuai komitmen yang selalu disampaikan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para buronan, dan buron tidak akan hidup tenang, karena selalu dihinggapi perasaan was-was, resah, dan takut, karena pasti akan tertangkap, dan ini hanya masalah waktu saja," ujar Kajati Kalbar.
Sehingga dalam kesempatan itu, dia mengimbau kepada para DPO atas kasus apapun agar menyerahkan diri untuk proses selanjutnya sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.
"Para DPO kami imbau sebaiknya menyerahkan diri saja, sebelum diambil tindakan selanjutnya, dan bagi yang menyerahkan diri adalah merupakan pilihan tepat dan tentunya saya mengapresiasi jika itu dilakukan," katanya.
Sementara itu, Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani menyampaikan apresiasi kepada Tim Tabur dari Kejagung dan Kejati Kalbar yang telah menangkap terpidana Maman Suherman yang merupakan DPO kasus perusakan hutan di Kabupaten Sambas.
"Dengan ditangkapnya terpidana DPO Maman Suherman, maka membuktikan komitmen pihak Kejagung dan Kejati Kalbar dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan kami berharap dengan penegakan hukum bagi terpidana ini, maka memberikan efek jera kepada orang lain untuk berbuat sama, yakni merusak lingkungan atau hutan yang jelas-jelas melanggar hukum," ujarnya.
Dia menambahkan, untuk lahan seluas 1.000 hektare lebih itu disita oleh negara untuk dikembalikan ke fungsi semula sebagai hutan alam.
Baca juga: Tim Tabur Kejaksaan RI tangkap koruptor kegiatan fiktif Kemenkes
Baca juga: Kejati Kalbar menangkap terpidana korupsi buron sejak 2018
Baca juga: Kejati Kalbar tangkap mantan Kepala BPN Sanggau buronan kasus pungli
Pewarta: Andilala
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2021
