Jakarta (ANTARA News) - Pertemuan Indonesia-Malaysia di Kinabalu, Malaysia, 6 September mendatang untuk merundingkan konflik antara kedua negara, seharusnya dirancang langsung untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Datuk Seri Tun Najib Rajak.

Menurut Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, bukan pertemuan antar menteri luar negeri (Joint Ministry Commission) mengingat konflik yang berkembang memerlukan penyelesaian terhormat, khususnya bagi Indonesia.

Menurut Syahganda di Jakarta, Selasa pertemuan tersebut akan memiliki nilai strategis luar biasa sekaligus menyelesaikan permasalahan kedua negara, jika dihadiri kedua pemimpin tersebut.

"Di samping itu, untuk mempertaruhkan posisi Indonesia sebagai negara besar yang harus dihormati pihak Malaysia, apalagi akar segala pertikaian antara Indonesia-Malaysia selalu didahului oleh Malaysia," ujarnya.

Dikatakan, pertemuan setingkat menlu sebenarnya bukan tidak lazim. Namun dalam situasi perseteruan baik di pihak Indonesia ataupun Malaysia, langkah tepat perundingan hanya pada tingkat kedua kepala pemerintahan.

"Jadi, akan jauh lebih mendesak mengagendakan pertemuan SBY-Najib, semata-mata mempertimbangkan urgensi permasalahan konflik yang terjadi hingga saat ini," tegasnya.

Dengan pertemuan keduanya itu, lanjut Syahganda, kecil kemungkinan Malaysia akan menganggap remeh Indonesia. Sebaliknya, SBY berpeluang menyatakan sikap tegasnya terhadap Malaysia dan bila perlu menyampaikan tekanan keras.

"Hanya dengan pertemuan antar pemimpin Indonesia dapat menunjukkan kewibawaannya, juga momentum bagi SBY untuk memperlihatkan sosok dirinya sebagai pemimpin sejati dari bangsa yang besar," ujar Syahganda, yang juga mantan

Direktur Eksekutif Center for Information and Development Studies (CIDES).

Ditambahkan, pertemuan antar menlu tidak menjamin penyelesaian yang komprehensif dan tuntas untuk Indonesia, kecuali sebatas kesepakatan yang semu. "Saya tidak yakin menlu kita akan mampu menghadapi Malaysia yang terbiasa melihat Indonesia

rendah, karenanya sulit meletakkan harapan rakyat kepada menlu," ujarnya.

Pada bagian lain, Syahganda mempertanyakan pemilihan Kinabalu sebagai tempat pertemuan serta tidak memilih tempat netral di negara lain. "Kalau Kinabala kan sama artinya kita mudah diatur oleh kepentingan Malaysia, padahal ini masalah konflik untuk menegakkan kemartabatan bangsa," demikian Syahganda.

(D011/S026)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010