Jubir: Moeldoko akan lakukan penertiban di internal Demokrat

Jubir: Moeldoko akan lakukan penertiban di internal Demokrat

Tangkap Layar - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan alasannya terlibat dalam kongres luar biasa (KLB) dan menerima tawaran sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB melalui rekaman video yang diunggah di akun Instagram pribadi @dr_moeldoko, Minggu (28/3/2021). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/am.

Jakarta (ANTARA) - Jenderal TNI (Purn) Moeldoko akan segera melakukan penertiban di internal Partai Demokrat dan ia mengimbau seluruh kader tetap bersatu, kata juru bicara Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB), Muhammad Rahmad.

“Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dalam waktu secepatnya akan mengambil langkah-langkah penertiban di internal partai dan mengimbau kepada kader partai di daerah untuk tetap bersatu dan utuh di dalam rumah besar Partai Demokrat,” kata Rahmad lewat pesan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Rahmad melalui pesan tertulisnya itu tidak menyebutkan penertiban apa yang akan dilakukan oleh Moeldoko di internal partai.

Namun, pernyataan itu merupakan tanggapan terhadap isi jumpa pers Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kantor pusat partai, Wisma Proklamasi, Jakarta, Senin (29/3).

Baca juga: AHY bantah isu pertentangan ideologi di Demokrat
Baca juga: AHY berharap Moeldoko akui tertipu makelar politik
Baca juga: Moeldoko: Keputusan jadi ketum untuk selamatkan Demokrat dan bangsa


Menurut Rahmad, pernyataan dan keputusan AHY tidak lagi berpengaruh pada internal partai. Pasalnya, AHY telah dinyatakan demisioner sebagai ketua umum dan posisi itu diisi oleh Moeldoko, terang Rahmad.

Moeldoko, yang menerima penetapan dirinya sebagai ketua tandingan Demokrat, saat ini masih aktif menjabat sebagai kepala staf kepresidenan.

“AHY dan jajarannya sudah dinyatakan demisioner. Majelis Tinggi pimpinan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sudah dibubarkan oleh kongres luar biasa Partai Demokat. Kepengurusan DPP sekarang adalah Partai Demokrat pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko,” kata Rahmad menjelaskan.

Ia lanjut menyebut daftar kepengurusan baru DPP Partai Demokrat telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

Sejauh ini, Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Umum (AHU) belum memberi keterangan lebih lanjut mengenai status dokumen yang diserahkan oleh para penyelenggara KLB.

Kemenkumham dan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mencatat AHY dan jajarannya sebagai ketua umum serta pengurus resmi Partai Demokrat.

Terlepas dari belum jelasnya status kepengurusan di bawah pimpinan Moeldoko, ketua baru itu mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk bersatu.

“Mari bangun dan besarkan Partai Demokrat yang demokratis menuju Indonesia Maju. [...] Mari jaga Partai Demokrat dari pengaruh radikal, kesewenang-wenangan, dan otokrasi keluargaisme. Partai Demokrat adalah milik kita semua masyarakat Indonesia, bukan milik satu dua orang,” kata pengurus tandingan partai sebagaimana disampaikan oleh Rahmad.
Pewarta : Genta Tenri Mawangi
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021