"Neta S Pane sebagai Ketua Presidium IPW membuat statemen sepihak dan diduga sudah mengarah ke provokator, tanpa ada kajian terlebih dahulu," ujar Paul dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Diberitakan, Neta mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa ada upaya untuk menyeret KBPP Polri ke dalam ranah politik praktis serta dugaan telah terjadi gerakan politik uang demi menggalang dukungan.
Baca juga: KBPP Polri ajak seluruh komponen bangsa jaga NKRI
Pernyataan tersebut disampaikan Neta berkaitan adanya informasi bahwa terdapat politisi DPR yang mengumpulkan sejumlah pengurus KBPP Polri dari sejumlah daerah ke Jakarta.
Kegiatan itu dilakukan diduga terkait penggalangan dukungan oleh salah satu calon ketua umum menjelang Musyawarah Nasional (Munas) KBPP Polri yang akan digelar dalam waktu dekat.
Paul menilai komentar Neta tersebut cenderung hoaks dan dapat menimbulkan kegaduhan di dalam internal tubuh KBPP Polri. "Tidak layak berpendapat adanya politik uang dalam KBPP Polri menjelang munas," ucap dia.
Lebih lanjut, Paul mencurigai bahwa terdapat seorang pengurus KBPP Polri yang sengaja menyebarkan informasi itu karena tidak senang dengan adanya pertemuan tersebut.
"Kami akan menempuh jalur hukum dan menginvestigasi sumber berita hoaks tersebut dan akan menggunakan hak jawab kepada pembuat berita," ujar Paul.
Baca juga: IPW apresiasi Polisi yang tembak di tempat napi yang kembali berulah
Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Polisi Indonesia (Maspolin) Stanley S Sumampouw menilai pernyataan Neta terlalu dangkal dan terkesan terlalu jauh mencampuri urusan internal organisasi KBPP Polri.
Dia menduga bahwa pernyataan Neta didasari informasi yang tidak utuh dari wartawan yang mewancarainya.
"Saya menduga, Neta berbicara demikian karena dia tidak tahu persis adanya pertemuan yang disebutkan. Neta hanya mendapat informasi sepenggal, jadi komentarnya dangkal dan tendensius," kata Stanley.
Menurut dia, KBPP Polri memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menjadi patokan jalannya roda organisasi termasuk soal pergantian kepemimpinan.
"Siapapun berhak menjadi anggota dan mencalonkan diri sebagai ketua KBPP Polri, baik di tingkat pusat maupun daerah, asalkan dia anak dari purnawirawan Polri," kata dia.
Baca juga: LIB tanggapi IPW sebut Liga 1 dan 2 terapkan protokol kesehatan ketat
Jika benar ada seorang anggota DPR RI yang berniat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum KBPP Polri, menurut Stanley, hal tersebut sah-sah saja, selama dia memenuhi syarat.
"Adanya kader partai atau pengurus partai bahkan pejabat sekalipun yang mencalonkan diri sebagai ketua umum, tidak lantas disebut telah terjadi politisasi atau menyeret KBPP Polri ke dalam politik praktis," ucap dia.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
