"Kita tidak mungkin mendorong konsumsi dan investasi kembali normal ketika kondisinya masih tidak normal. Masih ada wabah," kata Anis dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan percepatan pemulihan ekonomi nasional akan lebih baik jika dilakukan ketika pandemi COVID-19 sudah selesai.
Baca juga: Luhut ungkap upaya tangani COVID-19 di delapan provinsi
Untuk itu, seluruh otoritas pemegang kebijakan harus bersinergi untuk mempercepat penanggulangan wabah kemudian membantu masyarakat terdampak dan dunia usaha.
"Ketika pandemi masih berlangsung, upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah membantu agar masyarakat dan dunia usaha bisa bertahan," katanya.
Terkait proyeksi bahwa Indonesia akan mengalami resesi, ia mengatakan hal itu tidak terhindarkan karena belanja pemerintah belum optimal untuk mendorong daya beli masyarakat.
Di sisi lain, tambah dia, baik investasi maupun ekspor masih menunggu sinyal pemulihan ekonomi global.
Baca juga: Kadin: Ada 7 terobosan yang harus dijalankan pemerintah atasi COVID-19
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan revisi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2020 dari semula minus 1,1 persen hingga 0,2 persen menjadi minus 1,7 persen sampai minus 0,6 persen.
Satu-satunya komponen pengeluaran yang masih bisa berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia hingga akhir 2020 adalah konsumsi pemerintah yang diperkirakan tumbuh 0,6 persen hingga 4,8 persen.
Sedangkan, konsumsi rumah tangga pada akhir 2020 diperkirakan tumbuh negatif minus 2,1 persen-minus 1 persen, PMTB terkontraksi minus 5,6 persen-minus 4,4 persen dan ekspor tumbuh negatif minus 9 persen-minus 5,5 persen.
Dengan perkiraan tersebut, maka Indonesia dipastikan mengalami resesi atau pertumbuhan negatif, sama seperti yang dialami negara-negara besar maupun berkembang lainnya karena terdampak oleh COVID
Pewarta: Satyagraha
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
