Malaysia serukan reformasi PBB untuk akhiri konflik

Malaysia serukan reformasi PBB untuk akhiri konflik

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak tersenyum saat diwawancara Reuters di Slim River, Malaysia, Minggu (23/8/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Lim Huey Teng/PRAS/djo

Kuala Lumpur (ANTARA) - Malaysia ingin Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) diperbaiki dan direformasi karena banyak orang yang masih menderita akibat konflik, yang masih belum terselesaikan di berbagai belahan dunia.

Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan PBB agak gagal untuk "menyelamatkan generasi penerus dari momok perang".

“Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap satu-satunya lembaga global yang kita semua bisa klaim kepemilikannya," kata Muhyiddin dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB ke-75 yang diselenggarakan secara virtual akibat pandemi, Selasa (22/9).

“Meskipun kami mengakui bahwa organisasi telah bekerja cukup baik di banyak bidang dalam 75 tahun keberadaannya, terutama dalam mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi, kita harus jujur dan mengakui bahwa PBB telah gagal untuk menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang," Muhyiddin menambahkan.

Baca juga: Presiden Tunisia: PBB gagal menjamin hak rakyat Palestina
Baca juga: Presiden Erdogan desak restrukturisasi Dewan Keamanan PBB


Dalam pernyataan nasional yang telah direkam sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia itu mengatakan bahwa PBB sekarang lebih dibutuhkan dari sebelumnya, dan harus dilengkapi dengan lebih baik, tidak hanya dengan kebebasan politik, tetapi dengan dukungan berkelanjutan dari negara-negara anggota untuk menanggapi beberapa masalah paling mencolok yang dihadapi dunia.

Muhyiddin menuturkan, saat ini tepat bagi PBB untuk mencatat pencapaiannya, memperbaiki kelemahannya, dan menyingkirkan semua rintangan yang menghalangi kemajuannya.

Dia mengatakan Malaysia menyambut baik adopsi Deklarasi Peringatan 75 tahun PBB hari ini.

“Kami sangat yakin bahwa peringatan hari ini memberikan kesempatan emas bagi komunitas internasional untuk berbuat lebih baik. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini. Mari kita maju bersama membangun masa depan yang kita inginkan dan PBB yang kita butuhkan, ” ujarnya.

Muhyiddin juga menyampaikan keprihatinannya bahwa dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara tertentu telah mengabaikan perjanjian PBB.

Dia mengatakan Perjanjian Paris, misalnya, merupakan tonggak yang dicapai oleh negara-negara dalam memerangi perubahan iklim---puncak dari upaya internasional yang dimulai pada KTT Rio pada tahun 1992.

“Kami juga memiliki sejumlah instrumen dan konvensi tentang hak asasi manusia yang sebagian besar membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dirumuskan. Instrumen semacam itu memerintah dan mengatur tindakan kita untuk memungkinkan kita semua maju," kata Muhyiddin.

“Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir kami melihat negara-negara tertentu mengabaikan perjanjian semacam itu. Kami berharap ini berhenti. Kita harus memperhatikan apa yang diinginkan dan diharapkan masyarakat kita," ujar dia.

Sementara itu, dia mengatakan awal tahun ini, PBB meluncurkan inisiatif UN75, mengundang orang-orang di seluruh dunia untuk berbagi aspirasi, harapan dan prioritas mereka di masa depan dengan hampir 40.000 orang menanggapi survei UN75 dalam tiga bulan pertama peluncurannya.

“Meskipun interpretasi dari temuan mungkin berbeda sesuai dengan keadaan nasional masing-masing, pesan dan arahan yang telah dibagikan oleh orang-orang kami jelas. Ini tidak berarti bahwa masyarakat internasional tidak memperhatikan isu-isu tersebut. Sebaliknya, kami telah bekerja sangat keras untuk mereka selama bertahun-tahun," kata Muhyiddin.

Sumber: Bernama

Baca juga: Presiden Majelis Umum PBB: perangi virus dengan multilateralisme
Baca juga: Dubes Israel tinggalkan Sidang Umum PBB karena kritik keras Erdogan
Pewarta : Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020