Kasus COVID-19 meningkat, Bamsoet minta evaluasi PSBB dan normal baru

Kasus COVID-19 meningkat, Bamsoet minta evaluasi PSBB dan normal baru

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). ANTARA/Didik Suhartono/aww.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah daerah bersama Komite Penanganan COVID-19 mengevaluasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerapan normal baru seiring kasus COVID-19 yang terus meningkat.

"Untuk mencari penyebab terus terjadinya peningkatan kasus terinfeksi COVID-19, sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah ataupun kebijakan yang tepat untuk menekan angka penyebaran kasus COVID-19 yang terus bertambah setiap harinya," kata Bamsoet, dalam pernyataan tertulis, di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut disampaikannya merespons penambahan kasus harian COVID-19 yang kembali mencatatkan rekor, yakni sebanyak 2.719 orang dalam 24 jam terakhir, sehingga secara kumulatif jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 telah mencapai 126.884 kasus.

Politikus senior Partai Golkar itu meminta Komite Penanganan COVID-19 lebih meningkatkan kinerja, karena tingginya kasus COVID-19 disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penularan COVID-19.

"Serta, masih abainya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam kegiatan sehari-hari, seperti tidak disiplin menggunakan masker saat keluar rumah, rendahnya kesadaran untuk mencuci tangan, masih terjadinya kerumunan massa hingga tidak menerapkan pola hidup sehat," ujarnya.

Untuk itu, kata Bamsoet, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan Komite Penanganan COVID-19 bekerja sama dengan TNI-Polri perlu meningkatkan sinergi dalam rangka mengawasi dan mendisiplinkan masyarakat, dan terus mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan pada fasilitas-fasilitas umum atau area publik.
Baca juga: Ketua MPR apresiasi rencana pemberian vaksin COVID-19 gratis

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu mendorong pemda melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

"Khususnya, kelompok yang menolak rapid test maupun menjalankan protokol kesehatan, sehingga masyarakat dapat tergerak untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19," ujanya pula.

Pemerintah, kata Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu, perlu memasifkan pelacakan kontak, mengagresifkan uji spesimen dan mengoptimalkan peran laboratorium yang ada untuk pengujian sampel.

Jadi, dengan semakin banyaknya kasus yang tertangani, lanjut dia, maka dapat segera memutus rantai penyebaran COVID-19.

Selain itu, Bamsoet mengimbau masyarakat untuk konsisten, disiplin, dan mematuhi untuk menerapkan protokol kesehatan, dengan tetap menjaga jarak, memakai masker dan menghindari kerumunan, mengingat peran masyarakat sangat penting dalam memutus rantai penyebaran COVID-19.
Baca juga: Bamsoet: Jangan terburu buka operasional bioskop di tengah pandemi
Pewarta : Zuhdiar Laeis
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020