Komisi XI akan panggil Menkeu cegah ekonomi negatif berlanjut

Komisi XI akan panggil Menkeu cegah ekonomi negatif berlanjut

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (bawah) memberikan paparan saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati setelah masa reses usai, guna mempertanyakan realisasi anggaran COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang rendah.

“Harus cepat, karena ekonomi harus positif (di kuartal III dan IV) agar untuk keseluruhan 2020, ekonomi bisa bertumbuh. Jangan sampai ekonomi negatif lagi di kuartal III dan IV. Tanggal 17 Agustus (2020) akan langsung kami bedah detail dengan Menteri Keuangan karena masih sangat rendah serapan dari anggaran Rp695,2 triliun,” kata Dito di Jakarta, Rabu.

Anggaran untuk penanganan COVID-19 dan PEN dialokasikan pemerintah dalam APBN Perubahan 2020 sebesar Rp695,2 triliun. Menurut Presiden Joko Widodo, realisasi anggaran COVID-19, baru 20 persen dari total anggaran Rp695,2 triliun hingga 5 Agustus 2020.

Dito mengatakan realisasi anggaran COVID-19 dan PEN harus dipercepat karena instrumen belanja pemerintah menjadi stimulus untuk penopang pemulihan ekonomi di kuartal III dan IV 2020, ketika kontribusi investasi dan ekspor tak sesuai harapan.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di dua kuartal terakhir 2020 harus kembali ke tren positif. Jangan sampai di kuartal III 2020 laju ekonomi kembali negatif karnataka jika demikian, maka Indonesia masuk ke zona resesi.

“Caranya yaitu belanja pemerintah di kuartal III 2020 harus ditingkatkan. Tidak bisa tidak. Semua kementerian yang memiliki anggaran besar harus dibelanjakan di dalam negeri. Kalau ada yang belanja di luar negeri atau impor, sebisa mungkin harus digeser ke tahun depan,” ujarnya.

Menurut Dito, komisi keuangan dan perbankan itu akan mengawal agar pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV tidak terkoreksi kembali ke level negatif. Adapun di kuartal II 2020, ekonomi Indonesia terkontraksi ke level minus 5,3 persen.

“Maka itu, kita akan langsung rapat dengan Menkeu di rapat pertama setelah reses,” ujar dia.

Menurut Anggota Fraksi Partai Golkar itu, peluang untuk membawa laju ekonomi Indonesia masih terbuka.

Selain percepatan realisasi anggaran pemerintah, akan ada momentum yang menggerakkan konsumsi masyarakat yakni tahapan-tahapan Pilkada Serentak 2020 di kuartal III dan IV. Adapun pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 akan dilakukan pada 9 Desember 2020.

Namun, aspek kesehatan masyarakat tetap menjadi yang utama.

Dito mengatakan DPR akan meminta pemerintah memastikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 benar-benar diterapkan. Pasalnya, pemulihan ekonomi akan terganggu jika penularan COVID-19 terus terjadi, apalagi memunculkan fase gelombang kedua penyebaran seperti yang terjadi di Korea Selatan ataupun China.

“Tapi tetap harus didukung dengan sikap masyarakat yang patuh terhadap protokol. Harus disiplin. Pemerintah juga harus mendukung, harus mencegah second wave. Ini harus dilaksanakan. Jika disiplin maka peluang ekonomi bangkit terbuka,” ujarnya.

Baca juga: BPS: pertumbuhan ekonomi terkontraksi untuk pertama kali sejak 1999

Baca juga: Pemerintah optimistis kuartal III-IV ada tren perbaikan ekonomi

Baca juga: BPS: Penurunan konsumsi rumah tangga picu kontraksi triwulan II 2020

Baca juga: Indef minta pemerintah optimalkan belanja untuk dorong ekonomi RI

 

Pewarta : Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2020