Perempuan menjadi pihak yang terdampak secara tidak proporsional karena mereka tersebar di banyak kelompok rentan
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, Nadia Fairuza menyatakan, kontribusi perempuan diperlukan dalam upaya memulihkan perekonomian nasional setelah masa pandemi berlalu.

"Perempuan menjadi pihak yang terdampak secara tidak proporsional karena mereka tersebar di banyak kelompok rentan dan kelompok terdampak pandemi, baik sebagai seorang tenaga kerja maupun sebagai seorang perempuan yang penghasilannya bergantung pada kepala keluarga," kata Nadia Fairuza dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kontribusi perempuan dalam upaya memulihkan perekonomian bisa dicapai dengan memberikan akses kepada perempuan untuk bekerja di semua bidang tanpa adanya pembatasan.

Ia mengungkapkan, perempuan sebenarnya terwakili dalam jumlah besar di UMKM dan sektor informal.

"Lebih dari 50 persen UMKM di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Namun di masa pandemi seperti sekarang ini, keterwakilan dalam jumlah besar seperti ini juga menjadikan mereka lebih rentan terkena dampak pandemi," katanya


Baca juga: Bappenas paparkan upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial 2021

Baca juga: Industri properti diyakini jadi penggerak pemulihan ekonomi



Data Bank Dunia menunjukkan rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia, yaitu sebesar 53,5 persen. Jumlah ini masih jauh kalau dibandingkan dengan partisipasi angkatan kerja laki-laki yang mencapai 81,82 persen.

Selain itu, partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia juga lebih rendah dari rata-rata partisipasi angkatan kerja perempuan di Asia Timur dan Pasifik yang sebesar 67,7 persen.

Nadia menambahkan, angka partisipasi ini paling rendah untuk perempuan yang sudah menikah dan perempuan yang memiliki anak usia dini. Salah satu alasan di balik rendahnya angka partisipasi adalah banyak perempuan meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengurus keluarga, terutama setelah mereka melahirkan.

"Dibutuhkan adanya sinergi antar institusi, baik pemerintah maupun swasta, dalam membantu meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan. Sinergi ini dapat diwujudkan dalam sebuah kesepakatan atau peraturan yang memungkinkan semua institusi menyediakan fasilitas ramah gender yang mendukung para karyawan perempuan dalam menjalankan pekerjaannya," katanya.

Ia berpendapat bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga diperburuk dengan adanya pandemi yang membuat sejumlah tenaga kerja perempuan kehilangan pekerjaan.

Salah satu solusi untuk meningkatkan partisipasi perempuan di angkatan kerja, lanjutnya, adalah dengan memfasilitasi mereka untuk mengakses layanan penitipan anak. Ini dinilai akan membantu perempuan untuk kembali ke pasar kerja dan berkontribusi pada ekonomi.


Baca juga: Pulihkan ekonomi, pemerintah hari ini luncurkan penjaminan korporasi

Baca juga: Serapan dana pemulihan ekonomi bagi KUMKM capai Rp10,24 triliun

Baca juga: Survei BPS tunjukkan perempuan lebih baik dalam mencegah COVID-19

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2020