Jakarta (ANTARA) - Salah satu politisi PDI Perjuangan, Wanto Sugito, mengingatkan kepada elite Partai Demokrat untuk tidak ikut campur dalam penetapan Gibran Rakabuming sebagai calon kepala daerah di Pilkada Solo.

"Kami heran dengan sejumlah pernyataan elit Demokrat yang muncul di media maupun medsos. Kenapa petinggi Demokrat harus repot mempertanyakan soal penetapan Gibran Rakabuming sebagai calon Walikota Solo yang diusung PDI Perjuangan," kata Wanto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin.

Sebelumnya Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon meminta klarifikasi Presiden Jokowi dan elite PDI Perjuangan terkait dugaan Istana dijadikan posko pemenangan dalam majunya Gibran Rakabuming di Pilkada Solo dalam akun pribadinya di media sosial.

Baca juga: PDIP resmi usung Gibran-Teguh di Pilkada Solo

"Apa perlu dibuka jejak digital, saat SBY di istana kerap bicara tentang partai Demokrat," ujar Wanto yang juga menjabat Sektetaris Jenderal Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), organisasi sayap PDI Perjuangan.

Wanto juga mempertanyakan Demokrat harus capek mengurusi dapur PDI Perjuangan, sedangkan dapur Demokrat sendiri sedang bermasalah.

Yang dia maksud adalah pemberitaan bahwa penetapan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi digugat pendirinya. Di antara pendirinya adalah Subur Sembiring, Hengki Luntungan, Murtada Sinuraya yang tergabung dalam FKPD (Forum Komunikasi Pendiri dan deklarator) Partai Demokrat.

Aktivis 98 ini mengatakan sebaiknya demokrat menyelesaikan urusan internalnya.

"Jadi lebih baik Demokrat fokus dulu di internalnya dan mempersiapkan kadernya untuk bertarung di pilkada 2020 daripada meramaikan soal penetapan Gibran," katanya.

Baca juga: Gibran dan Teguh penuhi undangan pengumuman rekomendasi Pilkada 2020

Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Selatan ini juga menegaskan bahwa Demokrat seharusnya sadar dan lebih mengaca diri untuk tidak banyak berkomentar sinis tentang penetapan Gibran, sebagai calon wali kota Solo dan akan membentuk dinasti politik. Apalagi diketahui bahwa Demokrat tidak memiliki kursi di DPRD Surakarta.

Menurut dia, apa yang dilontarkan ke media dan medsos itu ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.

"Seandainya Pak Jokowi membuka pintu koalisi kepada Demokrat, bisa ditebak SBY akan segera menyodorkan nama AHY masuk ke kabinet. Jadi meributkan dan mengaitkan dinasti politik ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri,” jelasnya.

Baca juga: Partai Golkar dukung Gibran jadi Wali Kota Surakarta

Bagi PDI Perjuangan, pengumuman 45 calon kepala daerah oleh Megawati Soekarno putri adalah mandat yang harus dilaksanakan dengan kerja keras demi memenangkan suara rakyat.

Semua kader PDI Perjuangan dan para calon pemimpin daerah yang diusung PDI Perjuangan harus turun ke bawah bergerak bersama dalam satu rampak barisan.

"Seharusnya ada kesadaran bahwa cuitan di medsos itu tidak akan memenangkan suara rakyat. Tapi menangis dan tertawa bersama rakyatlah yang membuat kita bahagia," kata Wanto.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020