Lembaga Kajian: Penyempurnaan Kartu Prakerja ke ranah wirausaha tepat

Lembaga Kajian: Penyempurnaan Kartu Prakerja ke ranah wirausaha tepat

Tangkapan layar situs pendaftaran Kartu Prakerja. ANTARA/Prisca Triferna/pri.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari lembaga kajian kebijakan Think Policy Society, Adelia Surya Pratiwi menilai bahwa penyempurnaan Kartu Prakerja yang mencakup perluasan dari hanya pekerja menjadi termasuk wirausahawan terdampak COVID-19 merupakan langkah yang tepat.

"Penyempurnaan Kartu Prakerja yang mencakup perluasan beneficiaries dari hanya pekerja menjadi termasuk wirausahawan terdampak COVID-19 adalah hal yang sangat baik sebab struktur ekonomi kita memang didominasi oleh UMKM," ujar Adelia Pratiwi saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, ini bukan tentang keberpihakan melainkan mengakomodir struktur ekonomi Indonesia. Selain berkontribusi lebih dari 90 persen dari total jumlah pekerja dan unit usaha nasional, UMKM juga menyumbang sekitar 60 persen dari PDB Indonesia. Oleh sebab itu, rencana Pemerintah ini akan berdampak positif terhadap sektor UMKM.

Baca juga: Asosiasi ajak e-commerce mitra Kartu Prakerja jalankan amanah Presiden

Hal yang perlu menjadi perhatian justru di tataran implementasi. Saat ini dari pagu Rp 20 triliun, kartu pra kerja baru terealisasi Rp2,42 triliun atau sekitar 12,09 persen dari pagu.

Untuk mempercepat realisasi dan meningkatkan efektivitas serta tata kelola kartu prakerja, perlu ada kerja sama yang intensif antara para pemangku kepentingan.

Untuk meningkatkan efektivitas, perlu dilakukan prioritisasi ke sektor-sektor strategis dan terdampak. Contoh sektor strategis terdampak adalah sektor pariwisata besliunerta turunannya -pekerja dan wirausahawan di sektor ini membutuhkan diversifikasi keahlian dan usaha.

Baca juga: Direktur Operasi sebut kartu prakerja telah gapai 514 kabupaten kota

Bentuk pengarahan yang lain dapat berupa penyiapan pekerja dan wirausahawan untuk menghadapi tatanan normal baru yang progresif bertransformasi ke digital.

"Keterlibatan lebih banyak kementerian/lembaga serta penegak hukum dalam tim Komite Cipta Kerja menjadi kunci untuk meningkatkan tata kelola yang baik (good governance) dari Kartu Prakerja termasuk terkait standardisasi lembaga penyelenggara, kualitas pelatihan, dan lain-lain," kata pengamat ekonomi tersebut.

Selain itu, kata Adelia Pemerintah perlu mengidentifikasi indikator keberhasilan Kartu Prakerja, sebab seperti program ini memiliki dua tujuan yang berbeda yaitu reskilling atau upskilling, dan melindungi daya beli masyarakat.
Pewarta : Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020