"Pertama, mempercepat efektifitas penyerapan anggaran penanganan COVID-19 khususnya di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral dan pemda, serta dukungan UMKM," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Kedua menurut dia, pemerintah perlu memperkuat dan mempertajam program perlindungan sosial dan pemberdayaan rakyat yang diarahkan pada 40 persen masyarakat terbawah agar tepat sasaran dan tepat manfaat sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Baca juga: Ketua DPR ingin polemik RUU HIP diakhiri
Baca juga: DPR terima Surat Presiden tentang usulan RUU BPIP dari Pemerintah
Baca juga: Wakil Ketua DPR pastikan Pemerintah tidak menyetujui RUU HIP
Ketiga, Pemerintah perlu meningkatkan sinergi kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara berkesinambungan.
"Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui alat kelengkapan dewan, Komisi, telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja, khususnya terkait penanggulangan COVID-19 sesuai dengan bidang Komisi," ujarnya.
Menurut dia, Pimpinan DPR melalui rapat konsultasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), telah mendukung upaya BPK untuk memitigasi penggunaan dana penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
