Menelisik operasi daerah untuk sehatkan koperasi pulihkan ekonomi

Menelisik operasi daerah untuk sehatkan koperasi pulihkan ekonomi

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw saat meninjau produk koperasi dan UMKM Sulut. (istimewa)

Manado (ANTARA) - Penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan", menempatkan kedudukan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, dan sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Kedudukan koperasi sebagai soko guru ekonomi mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi rakyat, serta mewujudkan demokrasi ekonomi sebagai sifat kebersamaan dan gotong royong dalam perekonomian.

Kebijakan pembangunan koperasi diarahkan untuk memantapkan posisi dan peranan koperasi yang seimbang dengan usaha nasional lainnya sehingga mampu menjadi guru perekonomian nasional dalam sistem perekonomian.

Seperti dikutip dari UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, tujuan koperasi adalah untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Melalui Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah ingin lebih mengembangkan koperasi. Ke depannya, koperasi diharapkan menjadi benteng perekonomian masyarakat, terutama ketika menghadapi krisis akibat pandemi virus corona (COVID-19).

Terkait hal tersebut, Kemenkop UKM menyiapkan strategi tiga fase untuk mempercepat pemulihan ekonomi, yang dimulai pertama dengan Fase Tanggap Bencana (Induksi).

Dalam fase ini, seluruh aktivitas ekonomi terhambat akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga langkah yang diambil adalah dengan memberikan restrukturisasi pinjaman/pembiayaan kepada koperasi mitra LPDB-KUMKM maksimal selama 12 bulan.

Kedua, Fase Pemulihan Ekonomi. Kemenkop UKM telah menyiapkan dana sebesar Rp1 triliun untuk pinjaman/pembiayaan kepada sektor usaha simpan pinjam, dengan bunga 3 persen menurun, atau sekitar 1,5 persen flat per tahun.

Ketiga, Fase Penumbuhan Ekonomi. Untuk mempersiapkan fase ini, pihaknya sedang mengharmonisasikan peraturan tentang LPDB-KUMKM untuk merelaksasi kriteria dan persyaratan penyaluran pinjaman/pembiayaan.
Baca juga: Pemerintah terus berupaya bangkitkan UMKM untuk pulihkan ekonomi

Daftar kembali

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Utara (Sulut) Ronald Sorongan mengatakan koperasi di daerah Nyiur Melambai, masih banyak yang timbul tenggelam, sehingga dinas terkait membuat ketegasan dengan daftar kembali.

Pihaknya meminta seluruh koperasi di daerah ini agar segera mendaftarkan diri kembali lembaga usahanya, jenis usaha koperasinya, dan susunan pengurus koperasinya ke Dinas Koperasi dan UKM Sulut, serta dinas atau bidang yang menangani di kabupaten/kota.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulut mengatakan hal ini telah dilakukan sejak awal tahun 2020.

Dia mengakui sampai saat ini di Sulut masih banyak koperasi yang tidak aktif dan akan dibekukan dalam waktu dekat. Koperasi di Sulut yang akan dibekukan ada sebanyak 1.643, sedangkan yang aktif dan bersertifikat hanya sebanyak 450an.

Ronald mengungkapkan, pihaknya tengah menggenjot koperasi dengan program Operasi Daerah Sehatkan Koperasi-UKM, salah satunya dengan mensertifikasi koperasi-koperasi yang ada.

Intinya, berbagai koperasi ini harus mengadakan Rapat Anggota Tahunan selama tiga tahun berturut-turut, serta setiap Koperasi harus ada bidang usaha dan juga ada SHU (Sisa Hasil Usaha), katanya.

Menurut dia, khusus SHU maka hal ini harus diketahui oleh seluruh anggota koperasi supaya diketahui mengenai perhitungan kerugian atau labanya. Pihaknya yakin bila koperasinya pada disiplin, maka seluruh anggotanya akan sejahtera.

“Inilah maksud dan tujuan digelar kegiatan ini untuk menyatukan persepsi tentang apa dan bagaimana langkah strategis dalam rangka pengentasan kemiskinan lewat program ODSK yang di dalamnya termasuk Operasi Daerah Sehatkan Koperasi dan UKM,” ujarnya.

Dia mengharapkan para pengurus dan anggota koperasi serta pelaku usaha binaan Pemprov Sulut bisa sejahtera agar dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

Ia pun mengakui target tersebut tak akan tercapai jika hanya mengandalkan dinas koperasi dan UKM Sulut. Pihaknya tidak mampu kerja sendiri sehingga menggandeng dengan instansi terkait lainnya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulawesi Utara, Ruddy Mokoginta, mengatakan sinergi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah kembali dievaluasi demi kelanjutan dalam pembangunan perekonomian.

Dijelaskan Mokoginta bahwa perkoperasian dan usaha mikro kecil dan menengah senantiasa berjalan selaras dengan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) yang digaungkan oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Steven Kandouw.

“Tujuannya sama yakni memperkuat perekonomian masyarakat Sulawesi Utara sampai ke pelosok-pelosok pedesaan,” ujarnya.

Untuk itu, Ruddy Mokoginta mengharapkan melalui instansi terkait di kabupaten dan kota dapat menghasilkan berbagai terobosan konstruktif maupun rekomendasi strategis guna melengkapi upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah.
Baca juga: Teten dukung penguatan koperasi pangan antisipasi krisis pangan

Klik Kios

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven OE Kandouw meluncurkan Kios UMKM Sulut, Aplikasi Klik Kios, Antar Jo dan program penanganan dampak ekonomi akibat COVID-19 bagi Koperasi dan UMKM di Sulut.

Program strategis ini dapat dimanfaatkan masyarakat dengan membeli produk UMKM baik secara luring maupun daring dengan semangat Bangga Buatan Sulawesi Utara sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulut.

Wagub Kandouw optimis program dan aplikasi tersebut dapat menggerakkan dan menggairahkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku koperasi dan UMKM di Sulut serta untuk membangkitkan produktivitas usaha bagi mereka yang terdampak COVID-19 agar tersedianya lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan.

“Program ini harus terus dijalankan, karena dalam situasi COVID-19 saat ini di mana new normal atau untuk Sulut lewat pergub adaptasi kehidupan baru harus disosialisasikan dan UMKM harus terus hidup karena terbukti UMKM mampu bertahan di tengah himpitan saat ini,” kata Kandouw.

Menurut Kandouw, di fase normal baru, semua pihak termasuk UMKM harus mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dalam menjalani aktivitas ekonomi.

Lebih lanjut, Wagub Kandouw juga meminta seluruh UMKM terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk, misalnya dengan kemasan menarik.

“UMKM harus terus meningkatkan kualitas, baik packing-nya dan perlu terus berinovasi sehingga UMKM akan terus menjadi pelopor perekonomian di masa pandemi ini,” ucap Kandouw.
Baca juga: Sebanyak 10 juta UMKM ditargetkan go digital tahun ini

Manajemen Profesional

Wakil Ketua Kadis Sulut Bidang UKM Ivanry Matu mengatakan koperasi adalah konsep yang paling hebat di negara ini karena hal itu sebenarnya salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Ivanry mengatakan selain sebagai wadah berkumpul, koperasi ada tujuan dan nilai-nilai luhur untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik secara bersama-sama, asalkan manajemen dalam mencapai visi misi itu dapat diemban dengan baik oleh semua yang terlibat baik pengurus maupun anggota.

Bila hal itu tidak dilakukan, lanjutnya, maka malah akan menimbulkan masalah, cekcok antar pengurus dan anggota karena kesejahteraan tidak merata.

Sejauh ini, katanya, pemerintah telah memberi perhatian lebih bagi koperasi dengan berbagai fasilitas dan program-program dengan anggaran yang lumayan termasuk memperbesar porsi modal pinjaman, akses pelatihan dan pendampingan.

Namun, ia mengemukakan bahwa memang perlu meniru konsep koperasi di China yang menerapkan kolaborasi triple helix dengan fokus pada koperasi sebagai mata rantai pasokan.

Di China, keterlibatan pemerintah, industri dan koperasi menjadi penting dalam rangka keberlanjutan dan keuntungan semua pihak secara jangka panjang, masing-masing berperan dengan melibatkan agregator yang kompeten.

Jika konsep itu bisa ditiru dan dimodifikasi dengan kultur di Indonesia maka ini akan memberikan kontribusi yang menyeluruh dan merata bagi pemulihan ekonomi nasional, terutama pada masa pandemi COVID-19, papar Ivanry Matu.

Konsep plasma dengan nafas koperasi dinilai akan memberikan manfaat yang banyak termasuk berdampak pada ketahanan pangan dan daya beli di sektor riil.

Dalam pemulihan ekonomi nasional pemerintah diharapkan fokus pada strategi peningkatan daya beli masyarakat, dan itu bisa dimulai dalam wadah koperasi.

Ia mencontohkan adanya persyaratan mudah seperti 12 orang tiap kelompok subkoperasi, tapi dengan menempatkannya dalam satu kontrol koperasi inti yang memiliki manajemen profesional seperti pendampingan untuk pengawasan dan evaluasi.

Selain itu, pemerintah harus mendorong agar kapasitas dan integritas koperasi simpan pinjam perlu terus ditingkatkan agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat akan citra dan prinsip koperasi.

Pengelolaan koperasi harus memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas yang disertai dengan pengelolaan risiko yang baik. Dengan membaiknya kinerja koperasi, kepercayaan masyarakat kepada koperasi diharapkan dapat tumbuh kembali

Baca juga: Kemenkop perketat pengawasan pada koperasi simpan pinjam
Pewarta : Nancy Lynda Tigauw
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2020