Pemerintah, parlemen, dan mayoritas masyarakat Swiss pada prinsipnya sangat mendukung dan tahu bahwa sawit yang diekspor dari Indonesia adalah sawit yang berkelanjutan
Jakarta (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad mengatakan KBRI telah melakukan pendekatan ke berbagai pemangku kepentingan untuk memperbarui perkembangan dan menjelaskan data dan fakta yang sesungguhnya terkait kelapa sawit.

"Dalam waktu dekat KBRI dan Kadin Swiss akan melakukan business conference dengan seluruh pengusaha Swiss untuk membicarakan pentingnya Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE CEPA) bagi Swiss dan Indonesia," kata Muliaman Hadad melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Pemerintah dorong BPDPKS capai target peremajaan sawit rakyat

Menurut dia, lahirnya referendum sawit karena ada kelompok yang tidak setuju dengan IE-CEPA karena minyak sawit masuk di dalamnya.

"Sebelum Pemerintah Swiss meratifikasi suatu perjanjian dengan negara lain, diberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapat atas perjanjian tersebut. Dalam hal IE-CEPA, kita harus menghormati proses politik di Swiss dan tidak bisa mencampurinya," katanya.

Namun demikian, kata Muliaman, pemerintah, parlemen, dan mayoritas masyarakat Swiss pada prinsipnya sangat mendukung dan tahu bahwa sawit yang diekspor dari Indonesia adalah sawit yang berkelanjutan.

"Skema keberlanjutannya akan didiskusikan dan disetujui bersama antara Indonesia dan Swiss," katanya.

Muliaman menambahkan minyak sawit merupakan sektor penting dengan kontribusi pendapatan ekspor yang cukup besar bagi Indonesia, untuk itu Indonesia akan menjelaskan kepada Pemerintah Swiss bahwa keberadaan minyak kelapa sawit tidak bermasalah.

Bahkan, lanjutnya, dengan produktivitasnya yang tinggi per hektare, pemanfaatan minyak sawit hanya menggunakan lahan yang lebih sedikit dibandingkan produksi minyak nabati lain.

Muliaman mengatakan Pemerintah Indonesia taat dalam mengikuti berbagai aturan internasional untuk mengurangi laju deforestasi global, antara lain dengan memberlakukan moratorium sawit dan kewajiban penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Baca juga: Pemerintah ajak milenial ikut sebarkan informasi positif soal sawit
Baca juga: Produsen sawit kucurkan Rp28 miliar dukung penanganan COVID-19

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020