Ketua MPR minta Pemerintah tingkatkan pencegahan dan antisipasi DBD

Ketua MPR minta Pemerintah tingkatkan pencegahan dan antisipasi DBD

Petugas melakukan pengasapan (fogging) guna mencegah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di lingkungan Kelurahan Sukamenanti, Bandar Lampung, Lampung, Jumat (3/7/2020). Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mencatat pada minggu ke-24 tahun 2020 terdapat 4.985 kasus DBD di Lampung dengan korban meninggal dunia mencapai 22 orang. ANTARA FOTO/Ardiansyah/aww.

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Pemerintah agar meningkatkan upaya untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD).

Bamsoet dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan sesuai data Kementerian Kesehatan, saat ini semua provinsi di Indonesia memiliki kasus DBD.

Sepanjang Januari hingga 2 Juli 2020, kasus DBD mencapai 71.216 kasus yang tersebar di 34 provinsi dan 468 kabupaten, kota, dan telah merenggut 458 jiwa.

"Kemenkes bersama Dinas Kesehatan meningkatkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), yaitu menggencarkan kegiatan fogging, memberikan obat pembunuh jentik nyamuk abate kepada setiap warga," kata dia.

Selain itu, kata dia lagi, juga perlu menyebarkan insektisida kimiawi (larvasida) sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan atas lonjakan kasus DBD.

"Mengingat lonjakan DBD di tengah kasus COVID-19 menjadi hal yang harus diantisipasi," kata Bamsoet.
Baca juga: Dokter Reisa ingatkan risiko pasien COVID-19 terjangkit DBD
 

Ia juga mendorong agar kepala daerah, Dinas Kesehatan bersama pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan masyarakat secara bersama-sama menggiatkan sosialisasi gerakan 3M.

"Menutup, menguras, dan menimbun tempat air di setiap lingkungan tempat tinggal warga serta mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal, khususnya di daerah yang memiliki tingkat persebaran kasus DBD yang tinggi," ujarnya lagi.

Bamsoet juga mendorong Pemerintah terus memastikan rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya di setiap daerah tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal terhadap kasus DBD. "Serta menjamin logistik untuk tes DBD, tenaga medis maupun kebutuhan obat-obatan tercukupi, mengingat Pemerintah bertanggung jawab terhadap hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup yang sehat," ujarnya pula.
Baca juga: 135 pasien DBD di Sumba Timur telah sembuh

Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020