Ombudsman imbau ASN ikuti petunjuk kerja normal baru Kemenpan-RB

Ombudsman imbau ASN ikuti petunjuk kerja normal baru Kemenpan-RB

Konferensi pers daring Ombudsman Republik Indonesia yang diikuti (kiri ke kanan) anggota Ombudsman RI Alvin Lie dan Ahmad Suaedy, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, anggota Ombudsman RI Ninik Sri Rahayu, dan Laode Ida di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (18/6/2020). (ANTARA/HO-Humas Ombudsman RI)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifa’i mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti petunjuk yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait cara bekerja normal baru.

“Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dari Kemenpan-RB, saya yakin ASN kita tetap produktif dan di sisi lain tetap aman,” kata Amzulian dalam temu pers yang disiarkan secara daring dalam akun Youtube Ombudsman RI, Kamis (18/6).

Sebelumnya, kata Amzulian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo sudah memberikan langkah-langkah yang dapat diikuti ASN agar dapat bekerja produktif di era normal baru.

Baca juga: Kemenpan tak campuri penentuan jabatan ASN KPK nantinya

Menpan-RB Tjahjo Kumolo juga sudah menentukan tentang adanya sistem kerja bergilir (sif) bagi ASN dan kewajiban mematuhi protokol kesehatan di ruang kerja.

ASN juga diarahkan untuk dapat membagi lokasi bekerja, antara pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah dan di kantor, sebagai bagian dari pengaturan kerja yang lebih fleksibel.

Selain itu, penyusunan strategi kerja dalam proses maupun tata cara kerja baru dalam pelayanan publik, juga menjadi acuan langkah selanjutnya.

Baca juga: DPR minta KemenPAN lakukan seleksi CPNS secara objektif

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan bahwa masyarakat memerlukan standar baru pelayanan publik yaitu dengan mengakomodasi standar bekerja layanan tidak tatap muka dan layanan yang bekerja dari rumah.

Untuk itu, Ombudsman RI sedang merancang lokakarya membahas ini bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan nanti perwakilan dari Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota agar bersama-sama merumuskan standar baru pelayanan publik ini bagaimana, sebagai pembaruan dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Baca juga: Segera hadir penghargaan teladan pelayanan publik Kemenpan
Pewarta : Abdu Faisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020