Gugas COVID-19: Masyarakat yang kehilangan pekerjaan harus dilindungi

Gugas COVID-19: Masyarakat yang kehilangan pekerjaan harus dilindungi

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo. (ANTARA/ (Muhammad Zulfikar)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan pemerintah harus melindungi jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan selain tetap fokus dan optimal dalam pengendalian COVID-19.

"Dampak dari kehilangan pekerjaan akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga tidak mampu mendapatkan asupan makanan bergizi yang dapat menurunkan imunitas tubuh sehingga berisiko terpapar COVID-19," kata Doni melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, COVID-19 telah menyebabkan 3,7 juta pekerja formal kehilangan pekerjaan. Itu belum termasuk yang kehilangan pekerjaan di sektor informal.

Baca juga: Doni Monardo umumkan persiapan masyarakat produktif aman COVID-19

Doni mengatakan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Selain itu, Ayat (2) Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah mempertimbangkan beberapa hal, antara lain dampak kesehatan, sosial, ekonomi, dan tenaga kerja untuk menentukan pembukaan sektor ekonomi.

Baca juga: Zona hijau diberi kewenangan laksanakan kegiatan produktif, sebut GTPP

"Presiden Joko Widodo telah menugaskan Ketua Gugus Tugas untuk menyampaikan pembukaan kembali sektor-sektor yang memiliki dampak positif terhadap hajat hidup orang banyak," tuturnya.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga telah berdiskusi dengan pimpinan kementerian/lembaga, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, pakar ekonomi kerakyatan, pakar sosial budaya, dan pakar keamanan untuk mempertimbangkan pembukaan sektor ekonomi demi melindungi hajat hidup masyarakat. 

Baca juga: Pemerintah Pusat sumbang robot AUMR untuk penanganan COVID-19 Jatim
Baca juga: Doni imbau pasien sembuh COVID-19 donorkan plasma darah
Baca juga: Kepala BNPB resmikan Rumah Sakit Lapangan COVID-19 di Surabaya
Pewarta : Dewanto Samodro
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020