JK selalu berbagi energi positif kepada masyarakat
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menilai mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah orang yang sebaiknya dipertimbangkan untuk membantu pemerintah memitigasi wabah COVID-19.

"Bukankah Pak JK Ketua PMI, ketua Dewan Masjid, pengusaha dan mantan wapres. Jadi pengalaman beliau dan kemampuan beliau tentu jelas sangat mumpuni," kata Buya Anwar saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Dia mencontohkan JK berpengalaman pada penanganan bencana tsunami Aceh, krisis ekonomi 2008, Gempa Palu 2019. "JK selalu berbagi energi positif kepada masyarakat," katanya.

Baca juga: Sosiolog: Pembatasan sosial skala besar lebih longgar dari "lockdown"
Baca juga: Sosiolog: Tokoh agama terdepan yakinkan masyarakat cegah COVID-19

Hal serupa juga disampaikan Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo yang menyebut JK bisa ikut andil dalam membantu pemerintah menangani wabah COVID-19.

"Semua harus bangkit, juga Pak JK. Kita enggak bisa mengandalkan pemerintah," kata dia.

Dia mengatakan negara sekelas Amerika Serikat, Prancis dan Jerman juga terkena dampak COVID-19 dan memerangi penyakit itu dengan menggandeng setiap pihak yang berpengalaman.

Tidak hanya melalui lembaga seperti Palang Merah Indonesia tempat JK berkecimpung tetapi juga akar rumput lainnya harus digerakkan.

"Pak JK tentu penting perannya karena siapapun bisa berbuat baik," kata dia.

Baca juga: JK undang pengurus ormas keagamaan diskusikan pencegahan COVID-19
Baca juga: "Lockdown" dan upaya sejenis akan percuma tanpa deteksi dan karantina

Sebelumnya, Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) KADIN Indonesia Didik J Rachbini juga menyarankan JK agar diangkat menjadi penasehat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo.

"Saat ini, tidak ada di istana itu, di sudut-sudutnya, di pinggir, yang lebih berpengalaman dari JK, dalam mengatasi bencana," kata dia.

JK, lanjut Didik, pernah menyarankan agar Indonesia mulai menerapkan lockdown. Didik berharap pemerintah mengikuti saran dari JK tersebut. "Ini masalahnya berat," kata dia.

Baca juga: Kementan akui karantina wilayah hambat distribusi pangan ke Jakarta
Baca juga: Ombudsman: Ada beda definisi lockdown Indonesia dengan sejumlah negara
Baca juga: Presiden jelaskan makna "lockdown" saat tinjau RS darurat Pulau Galang

 

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2020