Kami tidak tega karena banyak pasien yang membutuhkan perawatan sehingga kami tetap masuk untuk memberikan pelayanan kesehatanKupang (ANTARA) - Layanan kesehatan pada RSUD dr Hendrikus Fernandes Larantuka Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kembali normal setelah sebelumnya terkendala akibat aksi mogok kerja yang digelar ratusan pegawai kontrak di rumah sakit itu Selasa (3/3).
“Layanan kesehatan sudah normal, kami semua teman-teman pegawai kontrak sudah masuk kembali bekerja seperti biasa,” kata seorang tenaga medis di RSUD dr Hendrikus Fernandez Larantuka yang tidak mau disebutkan identitasnya ketika dihubungi ANTARA dari Kupang, Kamis.
Baca juga: Ratusan pegawai honor di RSUD Larantuka gelar aksi mogok kerja
Dia mengatakan hal tersebut terkait kondisi layanan kesehatan pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka akibat adanya aksi mogok kerja yang dilakukan ratusan pegawai kontrak pada Selasa (3/3).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap adanya kebijakan pemerintah daerah setempat yang mendadak menurunkan gaji para tenaga kontrak dari sebelumnya berkisar antara Rp1,8 juta untuk sarjana, Rp1,6 juta untuk Diploma III menjadi Rp1.150.000.
Baca juga: Juru masak mogok, ratusan pasien RSUD Meulaboh tidak dapat makan
Dia mengatakan para pegawai kontrak memilih kembali bekerja atas pertimbangan kemanusiaan karena banyak pasien yang sangat memebutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit setempat.
Bahkan setelah ratusan pegawai kontrak melakukan aksi mogok kerja pada Selasa (3/3) pagi hingga siang hari, sebagian di antaranya langsung masuk bekerja pada malam hari sesuai jadwal tugas, katanya.
Baca juga: Dokter RSUD Dumai mogok kerja
“Kami tidak tega karena banyak pasien yang membutuhkan perawatan sehingga kami tetap masuk untuk memberikan pelayanan kesehatan,” katanya.
Meski demikian, lanjut dia, para pegawai kontrak tetap meminta agar pemerintah daerah tidak menurunkan gaji para tenaga kontrak tersebut.
“Persoalan ini sudah dibicarakan bersama pemerintah, pihak managemen rumah sakit dan DPRD kabupaten sehingga kami berharap ada solusi terbaik dengan tidak menurunkan gaji kami,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli meminta para tenaga kesehatan yang dikontrak pemerintah daerah agar bersabar dan tetap tenang menanti solusi terbaik terkait polemik gaji tenaga kontrak ini.
Pasti ada jalan keluar terbaik untuk kita semua yang bekerja dan mengabdi untuk kampung halaman tercinta Flores Timur, katanya ketika dihubungi ANTARA secara terpisah.
Menurut Agustinus, pemerintah daerah memahami isi hati para pegawai kontrak dengan segala kerja kemanusiaan mereka.
Namun, lanjut dia, juga harus cermat dalam menyelenggarakan pemerintahan agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari.
Untuk itu, pada Kamis (5/3) hari ini, pihaknya bersama DPRD serta managemen rumah sakit melakukan konslutasi ke pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Dari konsultasi ini akan mendapat rekomendasi dari BPK sebagai pedoman kepatuhan dalam penyelenggaraan pemerintah,” katanya.
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2020
