Jakarta (ANTARA) - Jabatan dan tanggung jawab serta kewenangan kepala Badan Keamanan Laut diserahterimakan dari Laksamana Madya TNI (Purnawirawan) Taufiqoerrahman kepada Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, di Jakarta, Jumat.

Upacara serah-terima itu dilaksanakan secara militer ditandai penyerahan pataka Badan Keamanan Laut dari Taufiqoerrahman kepada Kurnia.

Dari sekian banyak prioritas kerja yang telah menanti, Kurnia akan meletakkan tiga hal utama, salah satunya adalah meningkatkan kehadiran unsur-unsur kapal patroli Badan Keamanan Laut di Laut Natuna Utara.

"Masalah kehadiran di laut, akan saya tingkatkan di wilayah-wilayah tertentu yang memang perlu dihadirkan di sana. Untuk kepentingan nasiona,l harus dipastikan. Nelayan di Natuna, misalnya, akan saya kawal," katanya tanpa mengurai jumlah kapal patroli yang dimiliki Badan Keamanan Laut.

Menurut dia, yang harus diingat adalah kepentingan nasional Indonesia dan tantangan masalah maritim indonesia semakin meningkat dan menjadi pusat perhatian. Sebagai contoh masalah Natuna.

"Ini yang menjadi tantangan saya untuk bergerak di sini," kata Kurnia.

Baca juga: Badan Keamanan Laut klaim miliki sistem informasi maritim baik

Baca juga: Bakamla tangkap 27 kapal bermasalah


Prioritas lain yang akan dia lakukan setelah resmi memangku jabatan dan tanggung jawab itu adalah meningkatkan sinergi dengan instansi-instansi pemerintahan yang juga bergelut di bidang kelautan dari aspek pertahanan-keamanan, penegakan hukum, dan lain sebagainya.

"Nanti kami laksanakan sinergi dengan instansi-instansi untuk menuntaskan tugas itu karena saya tidak bisa sendirian melaksanakan ini di laut. Kita punya TNI, TNI AL, KKP, imigrasi, Bea Cukai, dan ini harusnya bersinergi. Orang tujuannya sama, kok, untuk Merah Putih. Kenapa kita harus sendiri-sendiri?" kata dia.

Ia menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan lain yang terjadi pada Badan Keamanan Laut adalah jumlah dan kompetensi SDM. Mantan Komandan Jenderal Akademi TNI ini mengungkapkan prioritas berikutnya, yaitu membentuk standar kemampuan personel.

Tentang ini dia berkata, "Karena sumber SDM di Badan Keamanan Laut ini beragam, ada yang dari TNI AL, TNI AD, TNI AU, polisi, kejaksanaan, sampai PNS. Ini harus diseragamkan kompetensinya dan ke depan akan ada Akademi Badan Keamanan Laut."

Kurnia dan Taufiqoerrahman memiliki beberapa jejak karier yang bersusulan, di antaranya Kurnia menggantikan Taufiqqoerrahman sebagai Panglima Komando Armada Indonesia Kawasan Barat TNI AL.

Sementara itu, Taufiqoerrahman yang meninggalkan Badan Keamanan Laut berujar masalah yang tidak kalah penting adalah di tingkatan taktis-teknis lapangan.

"Oleh karena itu, di level strategis sudah kami laksanakan maka di level operasi, doktrin-doktrin sudah kami lengkapi dalam satu tahun ini. Tapi yang berat ini di level taktis-teknis karena orangnya belum ada," kata dia.

Baca juga: Satu kapal ikan ilegal Vietnam tangkapan Bakamla diserahkan ke KKP

Ia memberi ilustrasi tentang hal ini. Misalnya, daftar dan susunan personel di kapal patroli Badan Keamanan Laut adalah 78 orang namun diisi 16 orang.

"Bisa apa? Ini kondisinya, kemudian saya minta dan ternyata saya dapat personel bukan yang dilatih untuk mengawaki kapal itu. Ini karena ada kegamangan di awal. Ibaratnya tiada rotan akar pun jadi, itu saya latih selama 3 bulan. Akhirnya sudah lumayan bisa mengawaki kapal. Sekarang sudah bisa 38 orang di kapal. Jadi, betapa beratnya tugas Pak Aan," kata dia.

Pewarta: Ade P. Marboen
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020