"Hari ini kita kumpul untuk sampaikan pesan moral. Bahwa kita bisa berhasil tanpa korupsi. Bisa hidup bahagia. Saya berharap kepala sekolah bisa mengelola uang dengan baik." kata Wahidin Halim dalam Pembukaan Bimbingan Teknis Kepada kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Bendahara, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dalam Rangka Penyerahan Kewenangan KPA/ Pada Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Banten di Plaza Aspirasi KP3B, di Serang, Senin.
Baca juga: Gubernur Banten perkuat pengawasan Inspektorat cegah korupsi
Menurut dia, sekarang mekanisme pelaksana kuasa anggaran ke kepala sekolah. "Kalau Dinas Pendidikan, terlalu jauh. Awas kalau diselewengkan. Tiga kali berturut Banten raih WTP," kata Wahidin.
Sebelumnya, Gubernur Wahidin mengajak para peserta untuk bersama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Mengajak para peserta untuk mencamkan, menghayati serta meresapi dari setiap bait Padamu Negeri.
"Lagu Padamu Negeri bicara tentang janji, tentang tanggung jawab. Membentuk ikrar kalau kita mengabdikan diri bagi negara, NKRI dan Pancasila yang sudah final. Memberikan makna kepada kita, bahwa kita mengabdi," kata Wahidin menegaskan.
Baca juga: Gubernur Banten larang komite sekolah pungut iuran
Gubernur Banten juga memerintahkan jajaran pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk tidak asal menempatkan guru.
"Penempatan guru harus mempertimbangkan tempat tinggalnya. Agar lebih dekat sekolah sehingga lebih nyaman dalam bekerja dan tidak banyak keluar biaya transportasi," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Wahidin Halim juga memaparkan capaian Pemprov Banten dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, pariwisata hingga bidang pendidikan.
Baca juga: Gubernur Banten minta KPK tetap dampingi pemda
"Ke depan, kita tingkatkan lagi akses jalan ke pendidikan dan akses jalan ke pertanian," katanya.
Semantara itu, Plt Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Muhamad Yusuf mengatakan, melalui bimbingan teknis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman kepada peserta tentang perencanaan dan pengelolaan di sekolah serta meningkatkan pelaksanaan anggaran pendapatan daerah di Provinsi Banten tahun 2020 yang akuntabel, transparan, efektif, serta meningkatkan kemampuan pegawainya.
"Kemudian 'output'-nya adalah semua petugas dalam pengelolaan yang ada di sekolah memiliki kemampuan dan mahir untuk membuat laporan sehingga masyarakat atau 'stakeholder' sekolah terlayani dengan cepat dan tepat," kaya Yusuf.
Baca juga: Gubernur Banten ancam laporkan aparatur 'nakal'
Pembukaan Bimbingan Teknis diikuti oleh 240 orang kepala sekolah, 240 orang kepala tata usaha, dan 392 orang dari organisasi perangkat daerah di lingkungann Pemprov Banten. Selanjutnya bimbingan teknis dilaksanakan pada masing-masing Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
Pewarta: Mulyana
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
