Hukum kemarin, KPK bantah sembunyikan Harun hingga banding vonis Romy

Hukum kemarin, KPK bantah sembunyikan Harun hingga banding vonis Romy

Anggota KPU, Hasyim Asy'ari (kanan), menanti pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/1/2020). KPK memeriksa dia sebagai saksi dari tersangka bekas anggota KPU, Wahyu Setiawan, dan bekas calon anggota DPR dari PDI Perjuangan, Harun Masiku, dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Jakarta (ANTARA) - Terdapat beberapa berita hukum kemarin (Senin, 28/1) yang menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca, mulai KPK membantah menyembunyikan Harun Masiku hingga mengajukan banding atas vonis Romahurmuziy atau Romy.

Berikut sejumlah berita hukum kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

KPK bantah sembunyikan Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah menyembunyikan kader PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang saat ini menjadi buronan terkait kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

"Jelas KPK tidak mungkin dan tidak akan menyembunyikan tersangka yang jadi buron kami karena begini kami punya ketentuan penyelesaian berkas perkara yang saat ini sedang berjalan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

Istri Ari Sigit "top up" Rp3 miliar di investasi "MeMiles"

Istri cucu mantan Presiden Soeharto, Ari Sigit, Frederica Francisca Callebaut mengakui dirinya melakukan top up mencapai Rp3 miliar di aplikasi “MeMiles” milik PT Kam and Kam.

"Kurang lebih Rp3 miliar. Ada beberapa kali dengan besaran yang berbeda-beda, totalnya Rp3 miliar," ujar kuasa hukum Frederica, Gontor Tobing di Mapolda Jawa Timur di Surabaya, Senin.

Selengkapnya di sini

Haris Azhar menanggapi kinerja 100 hari Jokowi-Ma'ruf

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengevaluasi upaya penyelesaian masalah HAM maupun pemberantasan korupsi dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang jatuh pada hari ini, Senin.

"‎Tidak ada tanda-tanda positif, masih seperti dahulu. Beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum pada masa sebelum Jokowi, tidak ada yang diselesaikan," kata Haris di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

Imigrasi Banda Aceh luncurkan paspor elektronik

Kantor Imigrasi TPI Kelas I Banda Aceh meluncurkan paspor elektronik yang banyak memberikan keuntungan kepada pemegangnya.

Kepala Kantor Imigrasi TPI Kelas I Banda Aceh, Azwar Anas, di Banda Aceh, Senin, mengatakan, dengan peluncuran paspor elektronik itu, masyarakat sudah bisa mengurus paspor elektroniknya di Kantor Imigrasi Banda.

Selengkapnya di sini

KPK ajukan banding atas vonis terhadap Romahurmuziy

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap mantan Ketua Umum PPP yang juga anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy alias Rommy.

Sebelumnya pada Senin (20/1), Rommy telah divonis 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta karena terbukti menerima suap sebesar Rp255 juta dari Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Rp91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

Selengkapnya di sini
Pewarta : Zuhdiar Laeis
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 1970