Jadi bila terpaksa diputuskan maka perlu dipikirkan secara matang, kata Ketua DPRD Sumsel itu di Palembang, Jumat.
Sekarang ini tenaga honorer masih dibutuhkan sehingga bila terjadi adanya pemutusan hubungan kerja maka itu harus dievaluasi secara cermat.
Apalagi anggaran untuk honorer seperti di DPRD Sumsel masih ada sehingga diharapkan jangan sampai terjadi mereka tidak dipekerjakan lagi.
Namun, lanjut dia, bila terpaksa harus dievaluasi terlebih dahulu apakah tenaga mereka sesuai dengan keahlian bidang mereka bekerja tersebut.
Bila memang tenaga honorer tersebut kurang ahli di bidangnya maka itu perlu dikurangi, kata ketua yang didampingi Anggota DPRD Gani S itu.
Jadi perlu ada evaluasi secara cermat dan bila terpaksa dikurangi maka yang tidak sesuai kreteria itu yang perlu dipikirkan.
Yang jelas tenaga honorer sebagai upaya untuk menampung tenaga kerja yang sekarang ini angkatan kerja terus bertambah.
Kalau DPRD masih butuh tenaga honorer tetapi perlu verifikasi.
Tetapi bila sumber daya manusianya profesional di bidangnya kenapa tidak dipertahankan, ujar Ketua DPRD Sumsel dari Partai Golkar Sumsel itu.
Sebagaimana sekarang ini masih banyak tenaga honorer baik yang berada di Pemerintah Kota dan Provinsi Sumsel termasuk yang bertugas di DPRD Sumsel.
Baca juga: Komisi II: Prioritaskan tenaga honorer lama jadi PNS
Baca juga: BKN: Tak ada pengangkatan otomatis honorer menjadi PNS/PPPK
Baca juga: Menpan RB: Penghapusan tenaga honorer dilakukan bertahap
Pewarta: Ujang Idrus
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
