DPD minta Wapres hentikan moratorium pembentukan DOB

DPD minta Wapres hentikan moratorium pembentukan DOB

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. ANTARA/Boyke Ledy Watra

Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menghentikan moratorium atau penundaan dalam pembentukan daerah otonom baru (DOB) karena masih ada beberapa daerah yang memerlukan pemekaran untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat lokal.

"DPD sedang membuat kajian untuk mengusulkan adanya dibukanya moratorium DOB agar kebutuhan-kebutuhan pemekaran itu bisa dipenuhi dalam konteks pemerataan pembangunan dan pengembangan di daerah," kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono usai menemui Wapres RI Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Senin.

Nono menyebutkan daerah-daerah yang perlu dimekarkan adalah wilayah di perbatasan dan pedalaman. Di daerah ini masyarakat sekitar masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik.

Dia mencontohkan daerah tersebut, antara lain di Kalimantan dan Papua.

Baca juga: DPD setuju pemekaran wilayah Papua

Baca juga: Mahfud sebut usulan pemekaran Papua akan diputuskan Mendagri Tito

Baca juga: Tito tegaskan komitmen Pemerintah RI serap aspirasi mama-mama Papua

"Saya katakan sampai saat ini ada kebutuhan (pemekaran) di Papua, mungkin juga di Kalimantan atau daerah perbatasan, dan juga kebutuhan-kebutuhan pemekaran di daerah lain," katanya.

Sebagai provinsi yang berada di wilayah paling timur Indonesia, Papua saat ini memerlukan setidaknya dua provinsi baru untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pelayanan dari pemerintah.

Dengan adanya pemekaran di Papua, menurut Nono, persoalan-persoalan di daerah itu dapat diminimalkan karena daerah otonom baru dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

"Papua paling tidak ada dua provinsi ke depan yang harus ada pemekaran karena di sana terlalu luas untuk menjangkau, mengendalikan kawasan Papua seperti itu," kata mantan Wakil Kepala Basarnas itu.

Baca juga: Wali Kota Sorong siap sokong dana pemekaran Papua Barat Daya

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Wakil Presiden memiliki peran sebagai ketua.

Ketika posisi Ketua DPOD dijabat Jusuf Kalla, moratorium pemekaran daerah diberlakukan karena pelaksanaannya selama ini dinilai tidak efektif dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pewarta : Fransiska Ninditya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020