Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya minta segala unit yang terkait pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) lebih sensitif usai mendengar paparan dalam rapat kerja teknis rehabilitasi DAS.

"Jadi semua unit-unit KLHK yang bertanggungjawab dalam penanganan DAS, antenanya ke luar, bisa sensitivitasnya dia pakai sehubungan dengan hal-hal yang terjadi di bulan Januari ini," ujar Menteri Siti Nurbaya ditemui saat rehat rapat kerja yang dilaksanakan di Kantor KLHK, Jakarta pada Senin.

Baca juga: KLHK segera lakukan penghijauan di Bogor dan Lebak cegah banjir

Dalam rapat tersebut 34 unit pelaksana teknis menerima paparan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait tren iklim, curah hujan dan pemanasan suhu akhir-akhir ini. Selain itu, terdapat pemaparan mekanisme dan prinsip pengelolaan DAS.

Hal itu dilakukan, menurut Menteri Siti, sesuai dengan amanah Presiden Joko Widodo mendorong agenda prioritas pemulihan lingkungan yang sudah dirintis sejak akhir 2018.

Baca juga: KLHK lakukan langkah terukur atasi bencana banjir di Jabodetabek

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan dalam pertemuan dengan Menteri Siti pada 6 dan 8 Januari 2020 untuk bekerja keras melakukan pemulihan dengan cara menanam dan menyiapkan bibit yang baik.

Sebelumnya pada 2019, Presiden sudah membuat agenda prioritas nasional untuk merehabilitasi 207.000 hektare (ha) hutan dan lahan. Angka itu jauh meningkat dibandingkan sekitar 23.000-25.000 ha lahan yang direhabilitasi per tahun sebelum 2019, ujar Menteri Siti Nurbaya.

Jika semua pemangku kepentingan bersinergi, ujar dia, maka sebetulnya rehabilitasi bisa dilakukan di lebih banyak lahan sekitar 430.000 ha, meski tidak cukup untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga menekan angka kenaikan suhu ke 1,5 derajat celcius seperti yang diminta oleh beberapa pihak.

"Ya kan kita masih rencana yang 2 derajat (celcius), sedang siap-siap untuk yang 1,5 derajat (celcius) maka sebetulnya kebutuhan untuk penanamannya dalam rangka pemulihan itu sampai 800.000 hektare," ujar dia.

Baca juga: KLHK fokus rehabilitasi lahan dan atasi sampah
Baca juga: Gakkum KLHK kejar pelaku penambangan ilegal Gunung Halimun Salak

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020