Penetapan unsur pimpinan DPRD Cianjur belum dilakukan

Penetapan unsur pimpinan DPRD Cianjur belum dilakukan

Ilustrasi lima puluh anggota DPRD Cianjur, Jawa Barat, saat dilantik beberapa pekan yang lalu, hingga saat ini belum bisa melakukan kegiatan karena masih menunggu penetapan unsur pimpinan tetap (Ahmad Fikri)

Cianjur (ANTARA) - Penetapan unsur pimpinan DPRD Cianjur, Jawa Barat, kembali molor dan belum dapat dilakukan karena salah satu parpol peraih kursi untuk pimpinan tepatnya Partai Nasdem masih menunggu surat keputusan dewan pimpinan pusat.

Pimpinan sementara DPRD Cianjur, Deden Nasihin di Cianjur Senin, mengatakan pihaknya masih menunggu surat dari Partai Nasdem terkait penetapan nama pimpinan dari parpol peraih kursi pimpinan serta menunggu pembentukan struktur di fraksi Partai Nasdem.

"Kami tidak bisa menegaskan karena ranah parpol terkait, sehingga kami hanya bisa menunggu. Kalau sudah masuk, penetapannya dapat langsung diagendakan untuk dilaporkan ke provinsi," katanya.

Setelah selesai tahapan berikutnya, tambah dia, baru penetapan kursi pimpinan dapat dilaksanakan."Harapan kami dapat secepatnya dilakukan agar teman-teman dapat langsung bekerja," katanya.

Presidium Aliansi Masyarakat untuk Penegakan Hukum (Ampuh) Cianjur, Yana Nurzaman, mengatakan tarik ulur penetapan pimpinan definitif DPRD Cianjur, membuat kinerja anggota legislatif menjadi molor.

Termasuk kaitan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019. Pengesahan APBD Perubahan sifatnya strategis dan sudah seharusnya dilakukan pimpinan definitif bukan sementara.

"Penetapan pimpinan fraksi oleh DPP Parpol membuat birokrasi parpol terlalu panjang. Seharusnya untuk tingkatan fraksi, cukup dimusyawarahkan di tingkat daerah," katanya.

Keterlambatan penetapan pimpinan harus segera diselesaikan agar birokrasi di tingkat daerah segera berjalan, sehingga program pemerintah yang direncanakan dalam APBD Perubahan segera terlaksana.

"Saat ini roda pemerintahan di daerah jadi tidak optimal, fungsi pengawasan dewan pun belum berjalan karena belum ada AKD. Peraturan yang mengikat pada anggota dewan harus melalui tatib juga belum ada," katanya.

Seperti diberitakan, selang beberapa pekan setelah pelantikan 50 orang anggota DPRD Cianjur, sejumlah parpol peraih kursi terbanyak seperti Gerindra, Golkar, PKS dan Nasdem telah mengajukan nama calon pimpinan tetap ke DPPnya masing-masing.

Hingga saat ini, baru Gerindra, Golkar dan PKS yang sudah mendapat surat dari DPP masing-masing terkait nama pimpinan tetap yang akan menduduki kursi pimpinan dewan, sedangkan Nasdem masih menunggu putusan.
 
Pewarta : Ahmad Fikri
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019