Setiap hari rekomendasi pembuatan paspor sebagai buruh migran yang saya tandatangani satu hingga dua permohonan,Mataram (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyebutkan animo masyarakat di kota ini menjadi buruh migran relatif masih tinggi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Hariadi di Mataram, Jumat, mengatakan, tingginya animo warga kota menjadi buruh migran dilihat dari rekomendasi yang keluar.
"Setiap hari rekomendasi pembuatan paspor sebagai buruh migran yang saya tandatangani satu hingga dua permohonan. Jadi bisa diprediksi jumlah buruh migran setiap bulannya," tambahnya.
Menurutnya, dari rekomendasi itu terlihat negara tujuannya antara lain, Malaysia, Hongkong, Singapura, Barunai Darusslam, Jepang dan Taiwan namun negara tujuan paling banyak ke Malaysia.
Baca juga: Organisasi buruh migran menilai perhatian pemerintah masih minim
Sementara untuk jenis pekerjaanya, kalau untuk di Malaysia sebagian besar bekerja di ladang untuk pemetik buah, "baby sister" tujuannya biasa ke Singapura dan Brunai Darussalam.
"Sedangkan dengan negara tujuan Hongkong, Jepang dan Korea bisanya bekerja di bagian elektronik," sebutnya.
Menurutnya, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para buruh migran saat mengajukan rekomendasi selain pesyaratan pokok berbagai dokumen identitas adalah mereka sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Tenaga Kerja.
Baca juga: 7.935 pekerja migran ikut komunitas keluarga buruh migran BNP2TKI
"Tujuannya, agar ketika terjadi persoalan di negara tujuan, pemerintah daerah dapat membantu agar para pekerja migran bisa mendapatkan haknya," katanya.
Di sisi lain, Hariadi mengimbau kepada masyarakat yang berniat bekerja ke luar negeri, agar menggunakan jalur resmi meskipun prosesnya sedikit lebih lama.
Akan tetapi, pekerja migram yang berangkat dari jalur formal bisa terlindungi baik untuk kesehatan, maupun jaminan kesehatan dan keselamatan bekerja, apalagi sampai meninggal tentunya bisa lebih mudah dikoordinasikan.
"Daerah tidak akan tinggal diam ketika ada buruh migran bermasalah, apalagi jika mereka berangkat dari jalur resmi kita lebih mudah mengkoordinasikannya," ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi diminta tidak boleh lupakan agenda perlindungan migran
Pewarta: Nirkomala
Editor: Hendra Agusta
Copyright © ANTARA 2019
