Masyarakat pers Bali dimintai saran jurnalistik melalui Piala Presiden

Masyarakat pers Bali dimintai saran jurnalistik melalui Piala Presiden

Sejumlah pembicara dalam sosialisasi Kompetisi Nasional Media 'Piala Presiden', untuk kalangan pers dan akademisi di Kuta, Badung, Bali, Jumat (23/8). (Foto Antaranews Bali/Edy M Yakub)

Badung, Bali (ANTARA) - Masyarakat pers di Bali dimintai urun rembug atau memberikan kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin era 2019-2024 lewat karya jurnalistik lintas platform yang akan disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk buku dengan memperebutkan penghargaan "Piala Presiden 2019".

"Pers bisa memberikan saran lewat karya jurnalistik lintas platform yang menyoroti kebijakan dan tantangannya secara kritis, misalnya, kebijakan BPJS yang mungkin kurang tepat, munculnya tantangan berupa daring yang mengancam masyarakat kedepan, dan seterusnya," kata Direktur Komunikasi Kompetisi Nasional Media Piala Presiden, Usman Kansong, di Kuta, Badung, Bali, Jumat.

Dalam sosialisasi Kompetisi Nasional Media Piala Presiden pada puluhan tokoh pers dan akademisi di Bali, ia menyampaikan beberapa hal yang bisa dikritisi dalam lewat karya jurnalistik. "Presiden Jokowi mengapresiasi peran pers dalam membangun well informed society dengan harapan media dapat menjadi rumah penjernih informasi, menyajikan informasi yang terverifikasi dan pembawa harapan," katanya.

Selain Usman Kansong yang menyoroti aspek ekonomi digital, sosialisasi juga menghadirkan pembicara sosialisasi dari lintas bidang, yakni Bambang Harymurti (Redaktur Senior Tempo/aspek kerukunan bangsa), I Made Mangku Pastika (mantan Gubernur Bali/aspek pembangunan berkesejahteraan sosial), Rikard Bagun (Wakil Pemimpin Umum Kompas/ pengembangan SDM era 4.0), ABG Satria Naradha (Pemilik Bali Post Group/aspek pariwisata dan ekonomi), dan Agus Sudibyo (anggota Dewan Pers).

"Kita belum serius betul dalam desentralisasi atau otonomi serta keberpihakan sosial, buktinya pendidikan belum benar-benar melakukan keberpihakan kepada anak-anak miskin. Kalau serius ya seharusnya sekolah-sekolah negeri itu diperuntukkan mereka yang miskin, sedangkan masyarakat yang kaya harus ke sekolah-sekolah swasta atau berkualitas. Bidang kesehatan juga seharusnya tanpa kelas untuk rumah-rumah sakit pemerintah," tutur mantan Gubernur Bali, Mangku Pastika.

Sementara itu, Wakil Pemimpin Umum Kompas, Rikard Bagun, yang menyoroti dalam aspek pengembangan SDM era 4.0, menegaskan bahwa era 4.0 juga harus dihadapi dengan serius melalui pendidikan yang mencakup tiga faktor yakni rasionalitas, etika, dan estetika.

"Rasionalitas itu menghasilkan SDM yang kritis dalam era Revolusi Industri 4.0, sehingga tidak mudah emosional. Tapi, rasionalitas saja juga tidak cukup, melainkan perlu etika atau SDM yang mengedepankan nilai-nilai baik dan buruk. Yang tidak kalah penting adalah faktor estetika, karena rasionalitas dan etika tapi tidak menghargai harmoni ke-Indonesia-an juga percuma," ujarnya.

Lain halnya dengan Satria Naradha (Pemilik Bali Post Group) yang menyoroti dari aspek pariwisata dan ekonomi. "Pertumbuhan ekonomi Bali itu diatas rata-rata nasional, karena memperhatikan pariwisata, namun bukan pariwisata secara fisik semata, melainkan juga memperhatikan infrastruktur budaya. Kalau pemerintah kita mau ke sana, saya kira perlu memperhatikan infrastruktur budaya secara serius, selain juga memperhatikan strategi promosi lewat media massa," ucapnya.

Dari aspek ekonomi digital, Usman Kansong mengajak pers untuk menyimak potensi ekonomi digital yang hingga tahun 2017 mencatat 48 persen masyarakat sudah mencari produk lewat internet dan 24,74 juta masyarakat sudah tercatat membeli produk lewat internet.

"Itu penting dilihat sebagai peluang ekonomi kedepan, namun pers juga bisa mengkritisi dari sisi regulasi keamanan data pribadi yang belum ada, infrastruktur daring yang masih sering blank, dan beberapa paradoks digitalisasi yang perlu dicermati, seperti korporasi digital yang mau enaknya dengan membeli konten kepada media massa, tapi dia sendiri yang untung, karena tidak susah payah mencari konten dan hanya tinggal menjual dengan tinggal ambil secara murah," katanya.

Faktor menarik lain disoroti Bambang Harymurti (Redaktur Senior Tempo) dari aspek kerukunan berbangsa. "Pemilu 2019 telah menimbulkan polarisasi sosial. Tentu saja polarisasi dan gesekan politik yang terbangun selama pemilu tidak mudah hilang begitu saja, maka pers perlu memikirkan upaya untuk merajut kembali tali persatuan Indonesia, mewujudkan semangat Bhinneka Tunggal Ika," imbuhnya.
Pewarta : Edy M Yakub
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019