Bandarlampung (ANTARA News) - Program untuk mengatasi kemiskinan dan menekan dampak buruk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Suryono SW, tidak hanya dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) namun banyak program lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat yang saling mendukung. "Jadi keliru kalau menganggap hanya BLT untuk mengatasi kemiskinan itu," kata Suryono, dalam seminar dan dialog evaluasi capaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) di Lampung, di PKBI Lampung, di Bandarlampung, Kamis. Suryono menyebutkan, saat penyaluran BLT digulirkan bagi warga miskin di Lampung sebelumnya, dengan sasaran mencapai 550.000 kepala keluarga (KK), dan diperkirakan setelah kenaikan harga BBM tahun 2008 ini penerima BLT di Lampung akan meningkat menjadi sekitar 785.000 KK. "Kecenderungannya memang kalau pemerintah akan menggulirkan berbagai program bantuan tunai, jumlah warga penerimanya akan bertambah," aku Suryono lagi. Dia menyebutkan pula, program dukungan pembiayaan layanan kesehatan bagi keluarga miskin di daerahnya (Askeskin, kini Jamkesmas, red) yang semula dengan dana mencapai Rp4 miliar dapat digunakan untuk waktu setahun. Namun kenyataannya pada April 2008 hanya dalam waktu empat bulan, alokasi dana itu sudah habis digunakan. Menurut Suryono, ditengarai, pengguna fasilitas kesehatan bagi keluarga miskin itu termasuk pula mereka yang seharusnya tidak termasuk kategori miskin namun dapat menggunakannya karena memiliki surat keterangan yang diperlukan dari aparat yang berwenang. "Kalau ada warga yang tidak miskin mengaku miskin, kemudian mereka memiliki surat keterangan yang diperlukan dari aparat berwenang, tentu saja harus tetap dilayani. Tidak mungkin kami tidak percaya kepada sesama aparatur," ujar dia lagi. Sejumlah program terobosan mengatasi kemiskinan dan mendorong pembangunan di desa-desa di seluruh Lampung, menurut Suryono, juga digulirkan termasuk memacu pembangunan pada ratusan desa miskin yang diprogramkan dientaskan warganya yang miskin dalam dua tahun terakhir sejak tahun 2007 lalu. Ia menyebutkan pula, perlunya daerah Lampung mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan SDM pembangunan di daerahnya. Produk kotor (PDRB) Lampung sebesar sekitar 42 persen masih ditopang oleh sektor pertanian, namun kenyataannya menurut Suryono, sekolah umum masih lebih banyak dibandingkan sekolah kejuruan di Lampung. "Saya juga tidak tahu kenapa, minat calon mahasiswa masuk di Fakultas Pertanian Universitas Lampung akhir-akhir ini menurun padahal Lampung masih mengandalkan pembangunan di sektor pertanian," kata Suryono. Dubes Khusus PBB bagi Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), Erna Witoelar mengemukakan, hingga saat ini bangsa Indonesia masih mengalami krisis sehingga berbagai upaya harus dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakatnya, termasuk tidak terhindarkan untuk menaikkan harga BBM dan mengurangi berbagai bentuk subsidi yang selama ini masih diberikan kepada masyarakat. Namun dia mengingatkan, hendaknya setelah kenaikan harga BBM diberlakukan, pemerintah dapat menerapkan kebijakan jaring pengaman sosial untuk menyelamatkan warga miskin dan kelompok marjinal yang paling buruk terkena dampak kenaikan harga tersebut, agar tidak semakin miskin dan terpuruk.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008