Gerindra: Prabowo setuju 10 kursi pimpinan MPR

Gerindra: Prabowo setuju 10 kursi pimpinan MPR

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo memberikan pernyataan pers di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Sabtu (17/8/2019). ANTARA/Imam B/am.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara prinsip mendukung 10 kursi pimpinan MPR RI karena untuk mewakili semua kepentingan.

"Prabowo malah secara prinsip mendukung ini (10 kursi Pimpinan MPR), karena kalau tidak salah pernah pimpinan berasal dari semua fraksi," kata Edhy Prabowo di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan wilayah Indonesia sangat luas sehingga apabila ada perwakilan di pimpinan MPR akan sangat bagus.

Baca juga: Gerindra: Komunikasi Prabowo-Jokowi tidak bahas jabatan

Baca juga: Prabowo: Pemindahan ibu kota perjuangan Gerindra sejak 2014

Baca juga: Gerindra gelar upacara bendera peringati HUT Ke-74 RI


Menurut dia, jumlah anggota DPR RI periode 2019-2024 sebanyak 575 orang dan DPD sebanyak 136 orang, masih sangat kecil dibandingkan luas wilayah Indonesia.

"Ini pandangan dari Prabowo tentang MPR yang disampaikan ke partai," ujarnya.

Namun menurut dia secara prinsip, yang memutuskan adalah semua fraksi dan kelompok DPD RI di MPR apakah setuju.

Selain itu dia menilai penambahan jumlah kursi pimpinan MPR tidak akan menghabiskan anggaran negara yang besar karena ruangan dan kegiatan sudah ada.

"Anggaran yang masuk ke MPR dan DPR RI tidak lebih dari Rp5 triliun, coba saja hitung berapa persen dari anggaran negara," katanya.

Menurut dia, dengan anggaran senilai itu, DPR RI tetap berkomitmen untuk menghemat anggaran dengan menghemat anggaran perjalanan dan anggaran kunjungan.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar kursi Pimpinan MPR RI berjumlah 10, terdiri dari sembilan berasal dari fraksi dan satu orang mewakili kelompok DPD RI.

"MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan dimana semua fraksi dan kelompok menyatu. Di MPR mestinya tidak ada koalisi dan oposisi, tetapi justru yang perlu ditekankan adalah NKRI," kata Saleh di Jakarta, Senin (12/8).

Dia mengusulkan komposisi pimpinan MPR itu berasal dari semua fraksi yang ada ditambah dengan perwakilan kelompok DPD.

Saleh menilai beban anggaran untuk tambahan pimpinan MPR tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kebersamaan yang akan terbangun.
Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019