"Jangan sampai pelaku korupsi lepas dari jerat hukum,"Depok, (Antaranews Bogor) - LSM Kota Depok, Jawa Barat, mendesak KPK untuk menindaklajuti laporannya tentang adanya dugaaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (Bansos) yang diduga dilakukan oleh caleg Partai Demokrat Kota Depok.
"Kasus dugaan penyalahgunaan dana bansos harus diusut tuntas karena sudah merugikan negara," kata Ketua LSM Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (Kapok), Kasno di Depok, Minggu.
Ia mengatakan, pihaknya telah melaporkan kasus penyalahgunaan dana bansos ini ke KPK pada Jumat (4/4) dan berharap KPK bisa segera melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.
"Jangan sampai pelaku korupsi lepas dari jerat hukum," tegasnya.
Kasno menjelaskan, dana bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat 2013 tersebut disinyalir disalurkan langsung kepada para Ketua RT di Kota Depok melalui tim sukses Ketua DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanagara, yang juga Caleg DPRD Jabar Dapil Depok-Bekasi dan anggota DPRD Kota Depok, Edy Sitorus yang juga mencalonkan kembali sebagai Caleg DPRD Kota Depok Dapil Cimanggis.
Ia mengatakan, pihaknya mengecek langsung kepada Ketua RT yang menerima dan mereka membenarkan hal tersebut dan memberikan pernyataannya secara resmi, bahwa kader Partai Demokrat tersebut melalui tim suksesnya memberikan dana tersebut berkisar Rp6 juta hingga Rp8 juta per RT dari yang seharusnya mereka terima Rp10 juta.
"Seharusnya mereka mendapat Rp10 juta tetapi dipotong dan hanya menerima berkisar antara Rp6 juta sampai Rp8 juta setiap RT," katanya.
Menurut dia selain mekanisme penyalurannya disalahgunakan, dana bansos untuk 3.850 RT di Depok tersebut tidak semuanya disalurkan dan hanya sekitar 1.500 RT yang menerima. Sisanya sebanyak 2.350 RT tidak menerima.
Jadi total dana yang disalurkan mencapai Rp15 miliar, namun dipotong hingga mencapai Rp5 miliar. Sedangkan sisanya Rp23,5 miliar belum disalurkan dan tidak diketahui dimana dana tersebut mengendap.
Sementara itu Koordinator Forum Kedaulatan Rakyat Depok (FKRD), Irwan Nasution mengatakan, selain melaporkan ke KPK, pihaknya juga telah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Kota Depok dan juga Panwaslu Jawa Barat.
"Panwaslu Jawa Barat telah memanggil Irfan pada Rabu (2/4) tetapi ia tidak mememnuhi panggilan tersebut. Panwaslu akan melakukan pemanggilan kedua," katanya.
Irwan juga meminta Panwaslu dan KPU untuk mencoret kedua caleg tersebut dari daftar peserta pemilu legislatif karena kedua orang ini dikhawatirkan akan berprilaku koruptor jika kembali menjadi anggota dewan.
Menanggapi hal tersebut, Edi Sitorus mengatakan, silahkan saja melaporkan kepihak aparat penegak hukum karena apa yang dilakukan tidak menyalahi aturan.
"Silakan saja laporkan ke aparat penegak hukum," tantangnya.
Sementara itu Irfan Suryanagara ketika dihubungi melalui telepon genggamnya tidak mau memberikan keterangan. Begitu juga ketika menyambangi posko pemenangannya di Jalan Kartini Depok, Irfan tidak berada ditempat.
Seorang stafnya, Dayat yang berjaga mengatakan Pak Irfan jarang mengunjungi tempat tersebut, ia lebih sering menemui langsung konstituennya.
Pewarta: Feru LantaraEditor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.