Presiden minta DIPA 2020 secepatnya dibelanjakan

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah, agar secepatnya membelanjakan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

"Saya minta belanja secepat-cepatnya, saya harapkan jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, November masih ada Rp31 triliun masih dalam proses e-tendering, padahal ini pekerjaan konstruksi," kata Presiden Jokowi saat penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020 di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Presiden Jokowi meminta penggunaan dana APBN 2020 sudah dimulai sejak Januari.

Baca juga: Jokowi: Ahok masih dalam proses seleksi di Kementerian BUMN

Dalam acara yang juga dihadiri Wapres KH Ma'ruf Amin, Presiden Jokowi menyerahkan DIPA senilai Rp1.767 triliun. Nilai itu terdiri dari DIPA untuk 87 kementerian dan lembaga senilai Rp909,6 triliun dan DIPA transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp856,9 triliun.

"Setelah penyerahan ini, saya ingin melihat ada perubahan cara bergerak kita. Mindset kita, pola lama yang harus kita tinggalkan, mulai secepatnya belanja, terutama belanja modal dari DIPA yang tadi sudah diserahkan," kata Presiden.

Seperti disampaikan Menkeu Sri Mulyani, lanjut Presiden Jokowi, ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi menghantui nyaris semua negara, sehingga diharapkan belanja APBN bisa memicu pertumbuhan ekonomi seawal mungkin.

"Oleh sebab itu, segera setelah ini, segera lelang, pelaksanaan pekerjaan Januari sudah dilakukan. Jangan nunggu-nunggu. Ini perintah," ucap Presiden.

Baca juga: Presiden terkesan foto dirinya menggendong anak Papua

Ia juga meminta pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah, tidak hanya memperhatikan telah menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan anggaran telah digunakan dengan baik.

"Pastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis, tapi dapat barangnya, dapat manfaatnya untuk rakyat. Itu yang terpenting karena dulu sudah bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen," ucap Presiden Jokowi.

Menurut dia, rakyat harus mendapat manfaat dari belanja itu sehingga harus dipastikan ada barang berkualitas bagus, program bagus, dan rakyat merasakan manfaatnya. "Itu esensinya," kata Presiden.

Baca juga: Rakornas Forkopimda, bangsa Indonesia bersyukur pertumbuhan ekonomi terjaga

Kepala Negara mengingatkan menghimpun penerimaan pajak dan PNBP, bukanlah hal mudah sehingga harus dilakukan belanja yang lebih baik. Presiden juga mengingatkan program kerja pemerintah merupakan kerja besar yang memerlukan kerja tim.

"Ini kerja tim, bukan individu sendiri-sendiri. Ini kerja tim besar negara dalam rangka membawa kita pada sebuah tujuan nasional, agenda besar negara ini. Jangan sampai ada lagi ego sektoral, ego institusi, ego daerah," kata Presiden Jokowi.