Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyasar 267 rumah tidak layak huni untuk diperbaiki melalui Program Rutilahu dengan nilai bantuan senilai Rp40 juta untuk setiap unit atau naik 100 persen dibandingkan besaran nominal tahun sebelumnya.
"Kalau tahun lalu bantuannya hanya Rp20 juta per unit, tahun ini naik menjadi Rp40 juta," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir di Cikarang, Kamis.
Dia mengatakan kenaikan nilai bantuan itu ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat pra sejahtera sebagaimana upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem.
Selain itu, bantuan program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas gaya hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) serta perbaikan atap, alas dan dinding yang sesuai standar kelayakan maupun kesehatan.
Baca juga: Pemkab Bekasi tinjau hasil program bedah rumah RTLH
Baca juga: Pemkab Bekasi akan bedah 2.000 rumah pada 2020
Dia berharap masyarakat penerima manfaat bantuan program dapat memaksimalkan dukungan pembiayaan pemerintah daerah untuk mewujudkan hunian layak, berkualitas, serta berstandar kesehatan.
"Program perbaikan rumah tidak layak huni ini memang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini merupakan salah satu kebijakan prioritas kami," ucapnya.
Chaidir melanjutkan, selain renovasi rumah tidak layak huni, Disperkimtan Kabupaten Bekasi juga memiliki sejumlah program prioritas lain tahun ini, mulai dari pembangunan jalan lingkungan hingga perbaikan saluran air atau drainase di area permukiman penduduk.
"Kami tahun ini juga mengerjakan kegiatan pengadaan infrastruktur penerangan jalan umum lingkungan, pembangunan taman median di Jalur Kalimalang serta penataan kawasan permukiman," ucapnya.
Menurut dia, pelaksanaan setiap program tetap memperhatikan target waktu maupun kualitas pekerjaan. Sejumlah kegiatan termasuk perbaikan rumah tidak layak huni kini telah memasuki tahap penyelesaian.
"Pemerintah daerah berharap peningkatan besaran nominal bantuan tersebut mampu mendukung perbaikan kondisi hunian penerima manfaat sehingga masyarakat dapat menempati rumah yang lebih layak," kata dia.
Pewarta: Pradita Kurniawan SyahUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.