Jakarta (ANTARA) - Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan para Pemohon nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang memohon pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
"Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo dalam pengucapan putusan di ruang sidang utama Gedung I MK, Jakarta, Kamis.
MK juga menyatakan Undang-Undang Peradilan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 3713) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan a quo diucapkan.
Suhatoyo mengatakan, apabila dalam jangka waktu paling lama dua tahun putusan a quo diucapkan, pembentuk undang-undang tidak melakukan perubahan maka Undang-Undang Peradilan Militer dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukumnya yang dibacakan hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Mahkamah menyatakan, guna mewujudkan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dalam menjalankan kewenangan memiliki landasan dasar konstitusional yang berkepastian hukum.
Mahkamah berpendapat UU Peradilan Militer harus dilakukan perubahan dengan memuat substansi yang jelas dan tegas berkaitan dengan definisi/pengertian tindak pidana militer dan tindak pidana umum, batasan kewenangan mengadili/yuridiksi peradilan militer dan peradilan umum berkenaan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, serta perwujudan penyatuan peradilan militer dalam satu atap secara penuh, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan pengadilan militer pertempuran dan berkaitan dengan penyesuaian hal-hal mengenai hukum acara yang dibutuhkan.
Baca juga: MK putuskan uji materiil UU Peradilan Militer pada Kamis siang
Terkait dengan dalil Pemohon berkenaan dengan frasa "tindak pidana" dalam norma Pasal 9 angka 1 UU Peradilan Militer bertentangan dengan Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "tindak pidana militer" adalah dalil yang berdasar menurut Mahkamah.
Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, telah ternyata frasa "tindak pidana" dalam norma Pasal 9 angka 1 Undang-Undang 31 Tahun 1997 bertentangan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan jaminan kepastian hukum yang adil seperti ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan para Pemohon.
Pewarta: Laily RahmawatyUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.