Kabupaten Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, mewajibkan juru bicara (jubir) digital di setiap perangkat daerah aktif menjawab pertanyaan masyarakat melalui media sosial (medsos) sebagai bagian dari pelayanan informasi publik.
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin dalam kegiatan "KOPDAR Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Jubir Digital Kota Bogor" di Balai Kota Bogor, Senin, mengatakan pengelola media sosial pemerintah tidak boleh hanya menyampaikan informasi secara satu arah, tetapi harus membangun komunikasi interaktif dengan masyarakat.
"Ada orang bertanya (di medsos), lalu kita tinggalkan, itu bukan komunikasi. Komunikasi bukan hanya menjadi definisi di media sosial, namun menjadi kebutuhan publik," kata Jenal.
Menurut dia, kehadiran jubir digital di setiap perangkat daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mempermudah akses terhadap informasi mengenai program dan pelayanan pemerintah.
Ia menekankan setiap pertanyaan masyarakat melalui media sosial perlu mendapatkan tanggapan yang jelas, akurat, dan mudah dipahami.
Jenal juga meminta para jubir digital membangun komunikasi secara alami agar masyarakat merasa berinteraksi langsung dengan petugas pemerintah, bukan sekadar menerima jawaban otomatis.
"Sehingga warga yakin bahwa yang dikomentari itu adalah manusia, bukan robot. Buat senatural mungkin," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Ana Ismawati mengatakan pemerintah daerah terus meningkatkan kapasitas para jubir digital melalui pelatihan dan penguatan pemahaman mengenai pengelolaan informasi publik.
Menurut Ana, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat koordinasi antara PPID dan pengelola media sosial perangkat daerah dalam menyediakan informasi yang akurat, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pelatihan juga mencakup pemahaman mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab pengelola informasi publik di tengah perkembangan teknologi digital.
Ia menjelaskan setiap perangkat daerah didorong menyusun langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi sekaligus memperkuat interaksi dengan masyarakat melalui kanal digital pemerintah.
"Dan yang paling penting, membangun komitmen perangkat daerah untuk meningkatkan responsivitas komunikasi publik melalui kanal digital sesuai tugas dan kewenangannya," kata Ana.
Pewarta: M Fikri SetiawanUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.