Bandung (ANTARA) - Komisi IV DPRD Jawa Barat merancang Peraturan Daerah (Perda) Prakarsa khusus yang mewajibkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran APBD untuk membina dan mendanai komunitas pengolah sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah dan kelompok swadaya.
Inisiasi payung hukum baru bertajuk Raperda Prakarsa tentang Pemberdayaan Komunitas dalam Pengelolaan Sampah tersebut disampaikan secara resmi oleh Komisi IV DPRD Jabar dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar di Bandung, Selasa.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Fikri Hudi Oktiarwan dalam rapat itu mengungkapkan Perda Pengelolaan Sampah yang berlaku selama ini (Perda No. 12/2010 jo Perda No. 1/2016) belum mengakomodasi dukungan dana, sarana, maupun pengakuan legalitas bagi komunitas pengolah sampah di tingkat hulu.
"Oleh karena itu kami merekomendasikan model Perda yang secara khusus mengatur pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan sampah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan pengakuan, memperkuat kedudukannya sebagai mitra strategis, meningkatkan kapasitas, serta memperluas akses terhadap kemitraan, pendanaan, dan sarana prasarana," kata Fikri.
Baca juga: Apa kabar pejuang penglelola sampah di Jabar?
Baca juga: Wow, Power Bank Sampah Bekasi Raih Penghargaan Jabar
Fikri menjelaskan pergeseran pola pengolahan dari sistem terpusat (end-of-pipe) yang bergantung pada TPA menuju sistem desentralisasi di tingkat hulu seperti rumah tangga, pasar, dan kampus, sangat mendesak untuk mencegah pencemaran air lindi (leachate) serta risiko gas metana di TPA.
Melalui regulasi baru itu, Pemprov Jabar memiliki landasan yuridis sah untuk menyalurkan alokasi anggaran daerah guna memperkuat gotong royong warga, menggerakkan bank sampah, serta membangun ekonomi sirkular berbasis daur ulang di seluruh Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara menambahkan, pengajuan Raperda Prakarsa oleh Komisi IV itu merupakan tindak lanjut dari persetujuan rapat paripurna internal pada 30 September 2026 lalu.
Iswara menyebutkan, tahapan legislasi akan dilanjutkan dengan mendengarkan tanggapan resmi dari eksekutif dalam Rapat Paripurna Pendapat Gubernur Jabar pada Jumat (9/10) mendatang.
Pewarta: Ricky PrayogaUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.