Gubernur Jabar akui penanganan jalan Badami-Loji Karawang sempat terkendala

Karawang (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku sempat terkendala dalam melakukan penanganan atau perbaikan ruas jalan provinsi Badami-Loji di wilayah Kabupaten Karawang, sehingga proses perbaikannya terhambat.

"Penanganannya sempat terkendala dari Balai Kementerian PU. Tapi sekarang sudah selesai, dan pembangunan bisa dilanjutkan," kata Dedi saat menerima pengunjuk rasa, di depan gedung DPRD Karawang, Senin.

Ia menyampaikan, jalan Badami-Loji yang menjadi akses menuju wilayah Karawang selatan ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi penanganannya dilakukan oleh Pemprov Jabar.

"Jadi perbaikan jalan Badami-Loji ini sudah ada nilai anggarannya. Kontraktornya sedang bekerja. Itu pertama. Artinya, kedua-duanya itu sudah dikerjakan dan sedang dikerjakan," kata dia.

Disebutkan, Pemprov Jabar telah mengucurkan anggaran hingga hampir Rp70 miliar pada tahun ini untuk menangani jalur tersebut.

Disinggung tentang kerusakan jalan Badami-Loji yang disebabkan oleh kendaraan besar pabrik semen PT Jui Shin Indonesia, Dedi mengklaim dirinya paling tegas mengenai tonase armada.

"Saya paling tegas urusan tonase. Tidak ada kaitan kita dengan pengusaha pabrik semen itu. Kalau perusahaannya tidak menjalankan komitmen (membangun jalan), saya tutup lagi tambangnya. Kita tidak mau mengucurkan ratusan miliar uang rakyat hanya untuk dinikmati pabrik semen," katanya.

Selanjutnya, untuk menangani hal tersebut Dedi berencana mempertemukan Bupati Karawang dengan Bupati Bekasi untuk mengajukan pembukaan akses tol baru khusus kendaraan industri di wilayah Bojongmangu, Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut disampaikan, karena pabrik semennya berada di Kabupaten Bekasi, sementara akses keluar-keluarnya melintasi wilayah Karawang.

Sementara itu, dalam aksinya masyarakat bersama mahasiswa yang berunjuk mendesak percepatan dan kepastian tenggat waktu perbaikan jalan yang rusak parah dengan kualitas yang layak dan tahan lama.

Selain perbaikan jalan, mereka juga menuntut penertiban armada angkutan industri, khususnya PT Jui Shin Indonesia, terkait tonase kendaraan.

Pengunjukrasa juga mendesak pemerintah merealisasikan pembangunan jalur khusus industri dari Exit Tol Bojongmangu menuju pabrik, serta menerbitkan Perda atau Perbup guna memisahkan jalur kendaraan berat dengan jalan umum demi keselamatan masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.