Kota Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat memperkuat pemahaman perspektif hak asasi manusia (HAM) demi mewujudkan tata kelola pemerintahan lebih responsif serta inklusif melalui pelatihan yang melibatkan perwakilan unsur masyarakat.
"Pelatihan Kota HAM ini diikuti diikuti 25 peserta dari unsur aparatur Pemkot Bekasi, akademisi serta perwakilan elemen masyarakat," kata Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi di Bekasi, Rabu.
Ia mengatakan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (3/9) ini, bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pemahaman serta implementasi HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Ia menyampaikan sebagai kota metropolitan yang berkembang pesat dengan dinamika sosial serta tingkat keragaman masyarakat yang tinggi, pemerintah daerah menyadari tata kelola pemerintahan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik.
Baca juga: Pemkab Bekasi terima penghargaan kategori daerah peduli HAM
"Pembangunan juga harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara, tidak cukup dengan membangun fisik semata," katanya.
Menurut dia, pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM.
Setiap kebijakan pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup hingga perlindungan terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas, kata dia, harus berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM.
Ia menilai pelatihan ini menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Kota Bekasi agar mampu mengintegrasikan perspektif HAM ke dalam program kerja dan pelayanan masyarakat secara konkret.
Selain itu, dia mengharapkan, kegiatan ini memperkuat kolaborasi dan dialog antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, serta kelompok komunitas di Kota Bekasi.
Ia menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin responsif, inklusif, dan adil sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu memberikan manfaat sekaligus menjamin terpenuhinya hak masyarakat tanpa diskriminasi.
Selama pelatihan berlangsung, setiap peserta mendapatkan kesempatan penting untuk berdiskusi, mendalami instrumen HAM, serta menyusun rencana tindak lanjut bagi pembangunan di wilayah Kota Bekasi.
"Saya meminta seluruh peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian sesi pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, aktif dan penuh semangat partisipatif," ucapnya.
Dirinya berharap, pelatihan Kota HAM tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta tetapi juga mampu menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan publik.
"Dengan demikian, prinsip-prinsip HAM dapat semakin terintegrasi dalam pembangunan Kota Bekasi menuju tata kelola pemerintahan yang semakin humanis, adil dan berpihak pada pemenuhan hak seluruh masyarakat," kata dia.
Pewarta: Pradita Kurniawan SyahUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
