Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memprioritaskan program pengentasan kemiskinan hingga peningkatan sektor pendidikan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Rabu, mengatakan prioritas tersebut menjadi kesamaan pandangan antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Bogor dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2026.
"Kita sama-sama ingin mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bogor, mengejar rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor, mengejar beberapa perbaikan infrastruktur yang ada," kata Rudy usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor.
Menurut dia, perbaikan infrastruktur yang menjadi perhatian mencakup jalan, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.
Baca juga: DPRD Kabupaten Bogor sahkan APBD Perubahan 2024 sebesar Rp11,3 triliun pada rapat paripurna
Pemkab Bogor menyampaikan rancangan KUA-PPAS Perubahan 2026 kepada DPRD sebagai tahapan sebelum pembahasan rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2026.
Rudy menjelaskan revisi KUA-PPAS perlu dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD hingga menghasilkan kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setelah KUA-PPAS Perubahan disepakati, pemerintah daerah bersama DPRD melanjutkan tahapan pembahasan APBD Perubahan 2026.
"Tentunya program-program yang kita usulkan, program-program yang kita bahas bersama, apa yang menjadi usulan DPRD, apa yang menjadi usulan Pemerintah Kabupaten Bogor, poin-poinnya sama," ujarnya.
Selain program pengentasan kemiskinan dan pendidikan, Rudy menyebut pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap sejumlah pembangunan infrastruktur yang telah ditunggu masyarakat.
Baca juga: DPRD Kabupaten Bogor sampaikan usulan kenaikan target APBD 2024 Perubahan
Beberapa di antaranya penanganan Jalan Dramaga serta jalan di Kecamatan Nanggung yang menjadi usulan prioritas DPRD Kabupaten Bogor.
Menurut Rudy, proses tahapan lelang untuk sejumlah program telah berjalan. DPRD juga mengingatkan pemerintah daerah agar pelaksanaannya tetap sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
"DPRD juga mengingatkan kepada kami untuk taat asas, taat dan patuh kepada mekanisme-mekanisme, tahapan-tahapan yang harus kita tempuh dalam melaksanakan program-program yang ada di Pemerintah Kabupaten Bogor," kata Rudy.
Di sisi lain, APBD Perubahan 2026 juga digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran sejumlah program tahun anggaran 2025 yang belum terbayarkan.
Rudy mengungkapkan sebagian tunda bayar pekerjaan 2025 telah diselesaikan pada triwulan pertama 2026. Sementara pekerjaan yang mendapatkan tambahan waktu pelaksanaan selama 50 hari dan belum terbayarkan akan diselesaikan melalui APBD Perubahan 2026.
Baca juga: Pemkab Bogor tambah anggaran belanja tak terduga Rp20 miliar pada perubahan APBD 2023
Ia menyebut salah satu penyebab tunda bayar pada 2025 adalah keterlambatan atau kurang salur dana bagi hasil dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2024 dan 2025.
Meski demikian, Rudy menegaskan penyusunan APBD Perubahan tidak hanya berfokus pada penyelesaian kewajiban tersebut, tetapi juga memastikan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap berjalan.
"Yang kedua, kita bukan hanya berfokus terhadap apa yang belum dibayar, tapi infrastruktur pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, infrastruktur kesehatan, infrastruktur jalan, dan lain sebagainya," ujarnya.
Pewarta: M Fikri SetiawanUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
