Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menjadi rujukan pengelolaan data sosial bagi sejumlah kementerian dan lembaga melalui inovasi aplikasi SOLID yang dikembangkan pemerintah daerah setempat.

Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi di Balai Kota Bogor, Senin, mengatakan inovasi aplikasi SOLID menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah daerah untuk mengharmonisasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Sebanyak 30 peserta Studi Lapangan (Stula) Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XI Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2026 mempelajari penerapan inovasi tersebut di Dinas Sosial Kota Bogor pada 10-12 Agustus 2026.

Menurut dia, pemerintah daerah kerap menghadapi persoalan data yang belum sepenuhnya terstruktur dan tervalidasi, tetapi pada saat bersamaan harus segera digunakan untuk menentukan kebijakan.

Aplikasi SOLID kemudian dikembangkan sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan tersebut dan diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi peserta PKA dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan di instansi masing-masing.

Denny menekankan keberadaan teknologi perlu diiringi dengan komitmen aparatur dan kolaborasi antarpihak agar dapat memberikan dampak terhadap pelayanan masyarakat.

"Sebagus apa pun regulasi dan secanggih apa pun teknologi, tanpa kemauan tidak akan ada hasil," kata Denny.

Ia mengatakan birokrasi ke depan dituntut semakin adaptif menghadapi perubahan, kolaboratif dalam bekerja, memanfaatkan teknologi digital, serta menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Menurut Denny, kualitas data juga berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah membangun kolaborasi dan memastikan kebijakan yang dihasilkan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

"Data yang baik dipimpin oleh kolaborasi yang baik dan diukur dengan dampak yang nyata. Kebijakan sosial yang baik harus dimulai dari data dan data itu pastinya terukur," ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS Ardi Adji mengatakan Kota Bogor dipilih menjadi lokus studi lapangan karena dinilai berhasil meningkatkan kinerja organisasi melalui inovasi SOLID.

Keberhasilan tersebut, kata dia, salah satunya ditunjukkan dengan penghargaan KIGB Award yang diterima Pemerintah Kota Bogor atas inovasi tersebut.

"Melalui stula, para peserta dapat melakukan pengamatan dan pembelajaran best practice dari unit kerja yang telah berhasil meningkatkan kinerja organisasinya," kata Ardi.

Menurut dia, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi, mengadopsi, serta mengadaptasi nilai dan strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Bogor untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing.

Hasil pembelajaran selama studi lapangan selanjutnya akan digunakan peserta untuk menyusun rencana aksi perubahan kinerja organisasi, khususnya dalam aspek manajemen, serta dituangkan dalam laporan individu maupun kelompok.

Sebagian besar dari 30 peserta PKA Angkatan XI tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Peserta lainnya berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, BPPIP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 



Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor : Syarif Abdullah

COPYRIGHT © ANTARA 2026