Kota Bogor (ANTARA) - DPC Hiswana Migas Bogor bersama DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, memperkuat sinergi untuk mengawal distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Bogor Karjito, di Bogor, Sabtu, mengatakan pihaknya siap menjadi mitra strategis DPRD dalam mengawal distribusi energi bersubsidi kepada masyarakat.
"Kami siap menjadi mitra strategis DPRD. Kami ingin bersama-sama memastikan distribusi BBM dan LPG bersubsidi berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan haknya," kata Karjito.
Menurut dia, pelaku usaha yang tergabung dalam Hiswana Migas memiliki posisi strategis dalam upaya tersebut karena berada langsung dalam rantai distribusi energi dan bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Hiswana Migas, kata dia, siap bersinergi dengan DPRD untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi berlangsung tepat sasaran, tepat volume, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Komitmen tersebut disampaikan jajaran Hiswana Migas DPC Bogor saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil pada Jumat (7/8).
Karjito menjelaskan sinergi dengan DPRD juga dapat dilakukan melalui pemberian masukan dari perspektif pelaku usaha terhadap penyusunan maupun evaluasi regulasi yang berkaitan dengan sektor energi.
"Kami juga siap memberikan masukan dari sisi pelaku usaha dalam penyusunan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Totem SPBU
Dalam pertemuan tersebut, Hiswana Migas dan DPRD Kota Bogor juga membahas perbedaan pandangan mengenai pengenaan pajak reklame terhadap papan identitas atau totem SPBU.
Karjito mengatakan persoalan tersebut perlu dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai kewajiban perpajakan yang telah ditanggung pengusaha SPBU.
Ia menegaskan Hiswana Migas tidak meminta pengusaha dibebaskan dari kewajiban perpajakan, melainkan menginginkan penghitungan pajak dilakukan secara tepat dan proporsional.
"Sebagai pengusaha, haram hukumnya bagi kami meminta gratis. Kami tidak meminta dibebaskan dari pajak. Tetapi kami berhak mendapatkan penghitungan pajak yang benar, proporsional dan layak," kata Karjito.
Menurut dia, perbedaan pandangan mengenai pajak reklame papan identitas SPBU dapat diselesaikan melalui dialog dan kajian bersama sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga iklim usaha.
Hiswana Migas DPC Bogor berharap komunikasi dengan DPRD Kota Bogor terus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kelancaran distribusi energi, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menyambut baik audiensi tersebut dan membuka ruang komunikasi serta kolaborasi dengan Hiswana Migas dalam membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan dunia usaha dan kepentingan masyarakat.
Ia berharap keberadaan Hiswana Migas tidak hanya berperan dalam menjaga kelancaran distribusi energi, tetapi juga memberikan kontribusi lebih luas terhadap pembangunan Kota Bogor.
Pewarta: M Fikri SetiawanUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
