Kota Bogor (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Angga Alan Surawijaya menilai revitalisasi Terminal Bubulak harus diiringi dengan penataan sistem transportasi yang terintegrasi agar pembangunan tidak hanya menghasilkan bangunan baru tanpa menyelesaikan persoalan kemacetan dan pelayanan angkutan umum.
Menurut Angga di Bogor, Selasa, Pemerintah Kota Bogor kembali mengalokasikan anggaran untuk Revitalisasi Terminal Bubulak Tahap III dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Ia mengatakan, penambahan anggaran pembangunan fisik perlu diikuti dengan kejelasan konsep operasional terminal dan penataan transportasi di kawasan Bubulak.
"Yang menjadi pertanyaan adalah, setelah terminalnya selesai dibangun, seperti apa konsep operasional dan penataan transportasinya? Jangan sampai kita hanya memiliki bangunan yang lebih bagus, tetapi persoalan kemacetan, tumpang tindih trayek, dan ketidakteraturan angkutan tetap terjadi," kata Angga.
Ia menjelaskan kawasan Bubulak memiliki karakteristik berbeda dengan terminal lain di Kota Bogor karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor juga tengah mengembangkan Terminal Laladon sebagai simpul transportasi.
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi dan pelayanan apabila kedua terminal tidak direncanakan secara terpadu.
"Selama bertahun-tahun Bubulak menjadi kawasan yang memiliki tantangan koordinasi transportasi antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Banyak angkutan yang melayani dua wilayah administratif, sehingga kebijakan satu daerah akan berdampak pada daerah lainnya," ujarnya.
Karena itu, ia menilai momentum pembahasan KUA-PPAS 2027 seharusnya dimanfaatkan untuk menyusun rencana induk transportasi kawasan Bubulak-Laladon, bukan hanya mengalokasikan anggaran pembangunan fisik terminal.
Angga mengusulkan sejumlah langkah, antara lain membangun koordinasi formal antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyusun pembagian fungsi Terminal Bubulak dan Terminal Laladon, menata kembali trayek angkutan kota dan angkutan perbatasan sesuai kebutuhan masyarakat, serta mengintegrasikan Terminal Bubulak dengan layanan BisKita, angkutan pengumpan (feeder), dan angkutan antarkota.
Selain itu, ia juga mendorong penataan kawasan sekitar terminal, meliputi titik naik turun penumpang, area parkir, kawasan UMKM, jalur pejalan kaki, hingga rekayasa lalu lintas menuju Bubulak dan Laladon.
Angga juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi transportasi Bogor Raya yang melibatkan Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Perhubungan.
"Kalau Terminal Bubulak dan Terminal Laladon dirancang sebagai satu sistem transportasi yang saling mendukung, masyarakat akan memperoleh layanan yang jauh lebih baik. Namun jika masing-masing berjalan sendiri-sendiri, potensi tumpang tindih trayek, kemacetan, dan pemborosan anggaran akan terus berulang," katanya.
Ia berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 tidak hanya berfokus pada besaran anggaran revitalisasi Terminal Bubulak Tahap III, tetapi juga menghasilkan peta jalan penataan transportasi kawasan barat Kota Bogor yang terintegrasi dengan Kabupaten Bogor.
"Keberhasilan revitalisasi terminal bukan diukur dari megahnya bangunan, melainkan dari kemampuannya mengurangi kemacetan, meningkatkan penggunaan angkutan umum, dan memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat," ujar Angga.
Pewarta: M Fikri SetiawanUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
