Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, data rekam jejak Aparatur Sipil Negara (ASN)  bagi peserta  seleksi terbuka enam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) untuk memperkuat birokrasi dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Rabu, mengatakan seleksi terbuka tersebut merupakan bagian dari transformasi kepegawaian guna menghadirkan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

"Proses seleksi dilakukan secara transparan dan objektif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh ASN yang memiliki potensi, kompetensi, dan dedikasi untuk berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Bogor," kata Rudy.

Pendaftaran seleksi dibuka pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 melalui portal ASN Karier Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seluruh tahapan mengacu pada Pengumuman Nomor 001/PANSEL-II/KAB.BOGOR/2026.

Enam jabatan yang dibuka meliputi Asisten Administrasi Umum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Kebudayaan, serta Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.

Menurut Rudy, seleksi terbuka tersebut memberikan kesempatan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat yang memenuhi persyaratan administrasi, kompetensi, pengalaman jabatan, kepangkatan, dan pendidikan.

"Kita ingin mencari putra-putri terbaik melalui proses yang transparan dan objektif. Saya melihat banyak ASN yang memiliki potensi. Melalui seleksi terbuka ini, kami ingin memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh ASN," ujarnya.

Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, asesmen kompetensi, penulisan makalah, presentasi dan wawancara, pemeriksaan kesehatan, penelusuran rekam jejak, hingga pengumuman hasil seleksi yang dijadwalkan pada 28 Agustus 2026.

Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya serta dilaksanakan dengan menjunjung prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

 



Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor : Syarif Abdullah

COPYRIGHT © ANTARA 2026