Jakarta (ANTARA) - Restorasi lahan terdegradasi dinilai berpotensi meningkatkan nilai aset hingga empat kali lipat dari biaya pengembangannya sehingga dapat menjadi peluang investasi sekaligus mendukung pemulihan lingkungan.
CEO Bumibaru Ramavito Mountaino mengatakan lahan terdegradasi di Indonesia yang mencapai jutaan hektare masih belum banyak dimanfaatkan sebagai aset produktif. Menurut dia, sebagian besar pemulihannya masih dipandang sebagai kewajiban administratif, bukan investasi yang menghasilkan nilai ekonomi.
"Lahan terdegradasi di Indonesia jumlahnya jutaan hektare, tapi hampir tidak ada yang masuk dalam kalkulasi target iklim nasional. Padahal jika diintervensi dengan metodologi yang tepat, lahan-lahan ini bisa berkontribusi nyata terhadap penyerapan karbon sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang terukur," kata Ramavito dalam keterangannya, Jumat.
Ramavito selaku pimpinan di Bumibaru perusahaan yang bergerak di bidang jasa reklamasi dan restorasi lahan, mengatakan, pendekatan tersebut diterapkan perusahaan pada lahan seluas 16 hektare di Tangkiling, Kalimantan Tengah. Lahan yang semula memiliki tingkat keasaman tanah (pH) 4,40 dipulihkan hingga mencapai pH 6,01 sehingga kembali layak ditanami.
Pada lahan tersebut ditanam pisang, nanas, dan semangka dengan tingkat kelangsungan hidup tanaman mencapai 94 persen. Hingga kini, lahan itu telah menghasilkan panen kumulatif lebih dari 307 ribu kilogram, sementara lebih dari sembilan hektare telah memasuki tahap produksi aktif.
Menurut Ramavito, hasil tersebut menunjukkan restorasi lahan dapat dijalankan sebagai model bisnis yang memberikan manfaat ekonomi selain mendukung pemulihan lingkungan.
Ia menyebut nilai lahan yang telah dipulihkan berpotensi meningkat hingga empat kali lipat dibandingkan biaya pengembangannya, sehingga pemilik lahan maupun penyedia modal memiliki dasar perhitungan sebelum berinvestasi pada proyek serupa.
Ramavito menilai pasar jasa restorasi lahan di Indonesia masih berada pada tahap awal. Saat ini, sebagian besar pembiayaan iklim dan kredit karbon masih berfokus pada kawasan hutan primer dan konsesi kehutanan, sementara lahan terdegradasi di luar kawasan tersebut belum memiliki mekanisme yang mapan agar hasil pemulihannya dapat diakui dalam sistem pemantauan dan pelaporan nasional.
Menurut dia, kondisi tersebut membuka peluang bagi penyedia jasa reklamasi dan restorasi lahan yang mampu menggabungkan pemulihan tanah, pengelolaan produksi, serta pencatatan data lapangan sehingga hasilnya dapat diverifikasi oleh pihak ketiga.
Di sisi lain, pemerintah menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi penyerap emisi bersih sebesar 140 juta ton setara karbon dioksida pada 2030 melalui peta jalan Indonesia FOLU Net Sink 2030. Ramavito menilai lahan terdegradasi berpotensi menambah kapasitas penyerapan karbon apabila dipulihkan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik.
Pewarta: M Fikri SetiawanUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
