Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, memberikan pendampingan kepada delapan anak yang menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hasil operasi penindakan Polda Metro Jaya di kawasan Tenda Biru, Kecamatan Cibitung.
"Kami mengirimkan tim pendamping khusus yang beranggotakan pekerja sosial dan psikolog klinis setelah menerima permintaan resmi dari Ditres PPA-PPO Polda Metro," kata Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bekasi Fahrul Fauzi di Cikarang, Jumat.
Ia menjelaskan proses pendampingan dimulai ketika para korban menyelesaikan pemeriksaan di RS Polri Kramat Jati dengan menempatkan mereka sementara di Rumah Aman UPTD PPA Kabupaten Bekasi.
Selama berada di rumah aman, mereka memperoleh pendampingan sosial maupun pemeriksaan psikologis untuk mendukung proses pemulihan sekaligus memenuhi kebutuhan penyidikan.
"Karena para korban bukan warga Kabupaten Bekasi dan berasal dari berbagai daerah, saat ini mereka telah dirujuk ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) namun tetap kami dampingi," katanya.
Kasus ini diungkap Polda Metro Jaya melalui sebuah operasi di wilayah Cibitung, Bekasi dan Jakarta Barat pada 25-26 Mei 2026.
Dalam operasi di Bekasi, polisi menemukan delapan anak diduga dipekerjakan sebagai pemandu lagu dan pekerjaan sejenis.
Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan 37 orang dan menetapkan 12 tersangka yang berasal dari empat kafe di kawasan lokalisasi Tenda Biru.
Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta sejumlah pasal KUHP.
Sementara itu, Komisioner Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Wawan Wartawan mengapresiasi langkah Ditres PPA-PPO Polda Metro Jaya yang berhasil membongkar dugaan praktik eksploitasi seksual terhadap anak tersebut.
"Kami mengapresiasi keberhasilan Ditres PPA-PPO Polda Metro Jaya dalam membongkar praktik eksploitasi anak di Tenda Biru. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen penegak hukum dalam melindungi anak dari kejahatan perdagangan orang," katanya.
Ia menegaskan pihaknya akan mengawal proses hukum hingga tuntas sekaligus mendorong pemulihan menyeluruh bagi para korban melalui pendampingan psikologis, trauma healing dan pemenuhan hak pendidikan.
Pewarta: Pradita Kurniawan SyahEditor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
