Depok (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menetapkan Kota Depok, Jawa Barat, sebagai salah satu daerah percontohan penerapan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN).
Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah di Depok, Jumat, menyampaikan apresiasi kepada DJKN beserta seluruh jajarannya atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Depok sebagai salah satu lokasi pelaksanaan proyek percontohan SIPN.
“Informasi yang kami terima, 'pilot project' ini akan diawali dengan asesmen kesiapan data, pertukaran data secara terbatas, serta uji pemanfaatan SIPN,” ujarnya.
Menurut Chandra, tahapan tersebut menjadi langkah penting untuk membangun pemahaman bersama sekaligus mempersiapkan implementasi SIPN sebagai instrumen pendukung rekomendasi, verifikasi, validasi dan pemanfaatan data nilai properti di lingkungan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan SIPN akan menjadi sumber "benchmark" dan rekomendasi nilai properti yang dapat memperkuat proses verifikasi, validasi, penetapan, pengawasan, hingga perumusan kebijakan berbasis data dan bukti.
“Kami berharap pelaksanaan pilot project ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Pemkot Depok, antara lain memperkuat pendapatan daerah, menekan risiko fiskal, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, meningkatkan akuntabilitas tata kelola, serta menciptakan iklim investasi yang semakin sehat dan kondusif,” katanya.
Sementara itu, Direktur Penilaian DJKN Kemenkeu Edih Mulyadi mengatakan SIPN dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data dan sistem penilaian sehingga menghasilkan referensi nilai properti yang lebih akurat.
Sistem tersebut menjadi salah satu instrumen dalam mengoptimalkan pengelolaan fiskal daerah, khususnya penerimaan dari pajak dan retribusi.
“Ini merupakan inisiatif strategis kami untuk membangun satu referensi nilai properti. Nilai properti ini sangat krusial dalam banyak aspek, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan,” tuturnya.
Edih menambahkan implementasi SIPN saat ini masih terus berproses dan diharapkan dapat berjalan optimal sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Pemerintah Kota Depok sebagai salah satu daerah percontohan.
“Mudah-mudahan implementasinya berjalan optimal dan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemkot Depok yang menjadi salah satu pilot project,” tandasnya.
Program ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan fiskal daerah melalui pemanfaatan data nilai properti yang lebih akurat dan terintegrasi.
Pewarta: Feru LantaraUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
