Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggandeng startup teknologi AsliBos mengedukasi petani mencegah peredaran pupuk palsu melalui pemanfaatan teknologi verifikasi keaslian produk pada PENAS XVII 2026.
Kolaborasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap petani dari peredaran pupuk palsu sekaligus mendukung produktivitas pertanian melalui penggunaan pupuk yang terjamin keasliannya.
Perwakilan AsliBos mengatakan perlindungan terhadap pupuk asli menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional.
"Kami percaya bahwa melindungi pupuk asli berarti melindungi petani dan produktivitas pertanian Indonesia. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, AsliBos berkomitmen menghadirkan teknologi anti-pemalsuan serta memperkuat kolaborasi demi mewujudkan ekosistem pertanian yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan," katanya.
Dalam kegiatan tersebut, HKTI dan AsliBos membuka ruang diskusi bersama petani, penyuluh, dan produsen pupuk untuk membahas bahaya pupuk palsu serta pentingnya distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.
AsliBos juga memperkenalkan teknologi pengamanan kemasan pupuk yang memungkinkan petani memverifikasi keaslian produk sebelum digunakan, sekaligus membantu produsen melindungi produknya dari praktik pemalsuan.
Ridho, penyuluh pertanian asal Semarang, mengatakan pupuk palsu masih menjadi persoalan karena sulit dibedakan dari produk asli sehingga merugikan petani.
Sementara itu, Abdul Hakim, petani asal Gorontalo, mengaku pernah menghadapi peredaran pupuk urea palsu yang berdampak pada hasil pertaniannya.
Halina, petani sekaligus penyuluh dari Malinau, Kalimantan Utara, menyebut petani di daerahnya masih menghadapi kendala distribusi pupuk bersubsidi, terutama Nitrea dan Phonska.
Persoalan serupa disampaikan Roni de Pare, petani dari Aceh Tenggara, yang menilai petani di wilayahnya menghadapi tantangan ganda berupa peredaran pupuk palsu dan distribusi pupuk bersubsidi yang belum merata.
Menurut HKTI dan AsliBos, berbagai masukan tersebut menunjukkan perlunya penguatan perlindungan petani melalui teknologi anti-pemalsuan yang diiringi perbaikan sistem distribusi pupuk agar lebih tepat sasaran.
Pada puncak PENAS XVII 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai fondasi ketahanan pangan nasional serta mewujudkan swasembada pangan.
Pewarta: M Fikri SetiawanUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
