Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memperkuat tata kelola, legalitas, dan kapasitas sumber daya manusia di badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai upaya meningkatkan kualitas usaha kerakyatan sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin mengatakan pembinaan dan pengelolaan BUMDes menjadi momentum menambah wawasan dan pengetahuan pengelola dalam mengembangkan potensi ekonomi desa yang dimiliki masing-masing wilayah.
"Potensi di desa sebetulnya sudah diketahui masing-masing pengelola. Pembinaan ini diharapkan mampu menambah motivasi serta wawasan seluruh pengelola sehingga BUMDes di Kabupaten Bekasi semakin maju dan berprestasi," katanya di Cikarang, Jabar, Jumat.
Kegiatan pembinaan diikuti para pengelola BUMDes dari 23 kecamatan.
Baca juga: Bumdes di Bekasi kembangkan penggemukan ternak sapi perkuat ketahanan pangan
Baca juga: Pemkab Bekasi kembangkan potensi desa melalui BUMDes
Mereka mendapatkan materi terkait penguatan pengembangan usaha, tata kelola kelembagaan hingga strategi peningkatan kinerja usaha desa.
Menurut Endin, berbagai potensi usaha desa yang telah berkembang perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas pengelola serta dukungan kolaborasi dengan berbagai pihak agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
"BUMDes dan Koperasi Merah Putih sama-sama program pemerintah. Kalau ada kolaborasi yang baik dengan pembagian fungsi yang jelas, keduanya bisa berkembang bersama dan saling menguatkan," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Iman Santoso menjelaskan kegiatan pembinaan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi perkembangan BUMDes yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas kelembagaan berikut usaha desa.
"Ini merupakan tahapan lanjutan dari hasil evaluasi perkembangan BUMDes. Kami ingin mendorong penguatan tata kelola, pengembangan usaha serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar kualitas BUMDes semakin baik," katanya.
Baca juga: TPS BUMDes Cibantu Bekasi dapat jadi percontohan olah sampah terpadu
Selain peningkatan kapasitas pengelola, penguatan regulasi juga menjadi perhatian dalam mendukung pengembangan BUMDes yang lebih profesional dan berkelanjutan. Saat ini, penyusunan Peraturan Bupati Bekasi tentang BUMDes telah memasuki tahap finalisasi sebagai landasan hukum bagi pengelolaan usaha desa.
"Kami menargetkan tahun ini regulasi tersebut dapat ditetapkan sehingga menjadi dasar yang lebih kuat bagi pengelolaan dan pengembangan BUMDes," jelasnya.
Menurut Iman, sejumlah BUMDes telah menunjukkan perkembangan positif melalui beragam usaha produktif memanfaatkan potensi lokal, mulai dari peternakan ayam petelur, budi daya melon hingga kerajinan berbasis eceng gondok.
"Potensi usaha teman-teman BUMDes sebenarnya sudah cukup baik. Yang perlu diperkuat sekarang adalah tata kelola, administrasi dan pelaporan data agar perkembangan yang sudah dilakukan di desa dapat tercatat dengan baik," katanya.
Ia mengaku penguatan tata kelola tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi dan kelembagaan, tetapi juga kemampuan BUMDes dalam mengembangkan potensi lokal yang dimiliki masing-masing desa agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
"BUMDes harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, memperkuat fungsi sosial, meningkatkan kualitas SDM, tata usaha dan terus mengembangkan potensi lokal yang dimiliki masing-masing desa," kata dia.
Pewarta: Pradita Kurniawan SyahUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
