Depok (ANTARA) - Direktur Eksekutif Ruang Damai Zainal Abidin mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan karena bisa menjauhkan dari konflik horizontal.
"Kerusakan ekologis bukan sekadar ancaman bagi alam, tetapi juga memicu konflik yang merenggut kedamaian sosial," kata Zainal Abidin usai Webinar bertajuk "Eco-Peacebuilding: Menjaga Lingkungan, Merawat Perdamaian", Sabtu.
Ia mengatakan ruang Damai ingin menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bentuk paling nyata dari merawat perdamaian hakiki, di mana kelestarian alam dan kesejahteraan manusia berjalan seiringan.
Zainal menilai bahwa perdamaian yang dibangun dengan memperhatikan keadilan lingkungan dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan menjaga ruang hidup masyarakat.
"Gerakan global yang mengusung Eco-Peacebuilding tidak boleh terjebak dalam pendekatan elitis dan sentralistik. Namun, melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penjaga ekologis,"terangnya.
Menurutnya, pendekatan Eco-Peacebuilding yang sejati harus menempatkan hak asasi manusia, kearifan lokal, dan keadilan ekologis sebagai pilar utama. Perdamaian tidak akan pernah tercipta di atas kerusakan lingkungan dan penindasan hak-hak rakyat.
"Kami mengapresiasi komitmen eco-peacebuilding yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran yang secara tegas mencabut perizinan 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan. Selain itu juga memicu bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat demi menjaga lingkungan serta ruang hidup masyarakat,"katanya.
Ruang Damai mendorong pemerintah mewujudkan eco peacebuilding yang diarahkan pada penyelesaian konflik agraria, konflik hutan adat, maupun sengketa lahan.
Yaitu melalui pendekatan restoratif yang melindungi hak-hak komunitas lokal dan lingkungan. Selanjutnya, mengintegrasikan kearifan lokal dengan melibatkan kelompok rentan termasuk perempuan dan pemuda sebagai aktor utama dalam pencegahan bencana ekologi dan resolusi konflik.
"Membuka ruang dialog yang kolaboratif lintas iman dan komunitas dengan menjadikan isu penyelamatan lingkungan (seperti krisis air dan perubahan iklim) sebagai titik temu pemersatu,"jelasnya.
Ia mengatakan ketika air bersih makin langka, tanah subur makin habis karena alih fungsi lahan pertanian dan ruang hidup makin sempit. akibat ego eksploitasi, maka gesekan dan konflik antar makhluk hidup dan sesama manusia pasti akan segera terjadi atau tinggal menunggu waktu.
Melalui forum bincang damai ini, Ruang Damai ingin menekankan tiga poin penting. Satu, ekologi sebagai pemersatu karena, isu lingkungan tidak mengenal batas negara, suku, atau agama. Dampak perubahan iklim dirasakan oleh semua orang. Maka, bumi seharusnya menjadi titik temu kita untuk berkolaborasi, bukan berkompetisi.
Dua, keadilan Lingkungan (Environmental Justice) melalui merawat perdamaian dengan memastikan akses terhadap sumber daya alam dikelola secara adil dan inklusif. Yaitu tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat atau komunitas rentan.
Tiga, aksi Nyata Lokal atau komunitas. Dialog kali ini tidak boleh berhenti di ruang Zoom saja. Pihaknya membutuhkan narasi ini membumi menjadi aksi-aksi nyata. Selain itu, juga gerakan di komunitas masing-masing. mulai dari menjaga kebersihan sungai, menanam pohon, hingga mengedukasi sekitar.
Zainal berharap kepada seluruh peserta webinar bincang damai ini dapat membawa pulang energi positif untuk diwujudkan dalam tindakan nyata.
"Menjaga lingkungan adalah cara paling konkret kita untuk merawat perdamaian bagi generasi hari ini dan masa depan,"jelasnya.
Psikolog klinis dari Yayasan Jacobus Indonesia Syarifah Yudhistiana memandang pentingnya lingkungan sebagai subjek pembangunan. Ia menekankan konsep Zero Waste yang dimulai dari Rethink (berpikir kembali), Reduce (kurangi), Reuse (gunakan kembali), Repair (perbaiki) dan Rot (pengomposan) sebelum berlanjut ke Recycle dan Upcycle. Syarifah juga menyoroti bagaimana perusakan lingkungan.
"Deforestasi dan pencemaran, memicu bencana alam dan mengancam kehidupan masyarakat adat yang selama ini menjaga keanekaragaman hayati,"katanya.
Eksekutif Nasional WALHI Sandi Saputra.P menilai bahwa untuk mewujudkan perubahan Eco-peacebuilding yang nyata, dibutuhkan sinergi yang menyeluruh di berbagai sektor.
Menurutnya, perubahan tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan harus menggerakkan tiga indikator utama secara bersamaan.
Kesadaran dan Budaya Masyarakat, edukasi dan partisipasi aktif publik menjadi pondasi utama. Selanjutnya, kebijakan Negara: Keputusan politik dan regulasi yang progresif dari pemerintah.
Implementasi dan Penegakan Aturan: Pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten serta tegas.
"Jika salah satu elemen berjalan sendiri, perubahan tidak akan pernah terjadi secara maksimal,"tuturnya.
Pewarta: Feru LantaraEditor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
